Partai Demokrat Terima Surat Pengunduran Diri Ferdinand Hutahaean

Kompas.com - 12/10/2020, 13:47 WIB
Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu (1/6/2019) KOMPAS.com/Ryana AryaditaKadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu (1/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat telah menerima surat pengunduran diri Ferdinand Hutahaean tertanggal 12 Oktober 2020.

Dalam surat tersebut, Ferdinand mengundurkan diri sebagai kader dan Kepala Biro Energi dan Sumber Daya Mineral Departemen VII Partai Demokrat periode 2020-2025.

"Dengan telah diterimanya surat pengunduran diri ini, maka kami melanjutkan dengan proses administrasi sesuai mekanisme yang berlaku di internal Partai Demokrat," kata Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan dalam keterangan tertulis, Senin (12/10/2020).

Baca juga: Ferdinand Hutahaean Mundur dari Partai karena UU Cipta Kerja, Ini Tanggapan DPP Demokrat

Ossy mengatakan, Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas pengabdian Ferdinand dan kebersamaan selama lebih kurang empat tahun.

"Semoga Saudara Ferdinand Hutahaean sukses menjalani aktivitasnya di medan pengabdian yang baru untuk nusa dan bangsa," ujar Ossy.

Sebelumnya, keputusan mundur diumumkan Ferdinand melalui akun Twitter-nya, pada Minggu (11/10/2020).

Kemudian, Senin (12/10/2020), Ferdinand menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai kader dan Kepala Biro Energi dan Sumber Daya Mineral Departemen VII Partai Demokrat ke Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.

Baca juga: Mundur dari Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean Antar Surat ke DPP

"Betul, bahwa tadi pagi pukul 09.00 WIB saya tiba di DPP Partai Demokrat dan menyerahkan surat pengunduran diri saya beserta KTA saya sebagai kader," kata Ferdinand saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/11/2020).

Dalam surat tersebut, Ferdinand mengatakan, alasan dirinya mundur dari Partai Demokrat, karena terdapat perbedaan prinsip politik antara dirinya dengan kader-kader partai.

"Saya untuk bangsa dan bukan untuk pribadi atau kelompok dan adanya perbedaan prinsip politik antara saya sebagai pribadi dengan kader-kader Partai Demokrat lainnya," tulis Ferdinand.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi I: Pandemi Jadi Halangan Bahas Revisi UU ITE

Anggota Komisi I: Pandemi Jadi Halangan Bahas Revisi UU ITE

Nasional
Novel Baswedan Berharap Kapolri Baru Bisa Usut Lebih Jauh Kasus Penyiraman Kepadanya

Novel Baswedan Berharap Kapolri Baru Bisa Usut Lebih Jauh Kasus Penyiraman Kepadanya

Nasional
Satgas: Setelah 2 Minggu Turun, Penambahan Kasus Covid-19 Kembali Naik

Satgas: Setelah 2 Minggu Turun, Penambahan Kasus Covid-19 Kembali Naik

Nasional
Masyarakat Pertanyakan Tahanan KPK yang Sudah Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Satgas

Masyarakat Pertanyakan Tahanan KPK yang Sudah Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Nasional
RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

Nasional
UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

Nasional
Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Nasional
Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Nasional
Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Nasional
Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X