Doni Monardo: Masalahnya Bukan Pilkada, tetapi Kepatuhan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 12/10/2020, 13:41 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengikuti rapat bersama Komisi VIII DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Selain membahas anggaran pagu untuk program kerja tahun 2021, rapat juga membahas perkembangan penanganan COVID-19 dan penanganan bencana alam di Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengikuti rapat bersama Komisi VIII DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Selain membahas anggaran pagu untuk program kerja tahun 2021, rapat juga membahas perkembangan penanganan COVID-19 dan penanganan bencana alam di Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meyakini pelaksanaan pilkada 2020 tak akan menjadi klaster penularan virus corona jika masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan.

Hal ini disampaikan Doni berdasarkan data adanya 14 provinsi yang menggelar pilkada, namun tidak berstatus zona merah.

"Ada 14 provinsi yang ada kegiatan pilkada namun tanpa zona merah," kata Doni dalam konferensi pers usai rapat dengan Presiden Joko Widodo, Senin (12/10/2020).

Baca juga: Pilkada 2020 Saat Pandemi, Sekjen PAN Singgung Potensi Rendahnya Partisipasi Publik

"Di sini dapat disimpulkan masalahnya bukan ada atau tidaknya pilkada. Masalahnya adalah lebih kepada masalah kepatuhan terhadap disiplin protokol kesehatan," katanya.

Oleh karena itu, Doni kembali mengingatkan masyarakat untuk terus menerapkan disiplin protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumuman, serta mencuci tangan secara rutin.

Baca juga: Saat Pegawai Bawaslu Mengawasi dari Rumah akibat Pandemi dan Klaster Pilkada

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Doni pun mengungkapkan daftar 14 provinsi yang tanpa zona merah meski tahapan pilkada sudah dimulai. Berikut 14 provinsi tersebut:

1. Sulawesi Utara: Pilgub dan 7 Pilwali/Pilbup

2. Sulawesi Tengah: Pilgub

3. Sulawesi Barat: 4 Pilbup

4. Nusa Tenggara Barat: 7 Pilwali/Pilbup

5. Maluku Utara: 8 Pilwali/Pilbup

6. Lampung: 8 Pilwali/Pilbup

7. Kepulauan Riau: Pilgub

8. Bangka Belitung: 4 Pilwali/Pilbup

9. Kalimantan Utara: Pilgub

10. Kalimantan Tengah: Pilgub

11. Kalimantan Barat: 7 Pilwali/Pilbup

12. Jawa Timur: 19 Pilwali/Pilbup

13. Gorontalo: 3 Pilwali/Pilbup

14. Bengkulu: Pilbup

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
Pemerintah Negosiasi dengan Arab Saudi agar Calon Jemaah Umrah Tak Perlu Vaksin Booster

Pemerintah Negosiasi dengan Arab Saudi agar Calon Jemaah Umrah Tak Perlu Vaksin Booster

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 65,6 Juta Lebih Orang Sudah Divaksinasi Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 21 Oktober: 65,6 Juta Lebih Orang Sudah Divaksinasi Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kasus Covid-19 Menurun, Kemenkes: Belum Boleh Rapatkan Saf saat Ibadah

Kasus Covid-19 Menurun, Kemenkes: Belum Boleh Rapatkan Saf saat Ibadah

Nasional
Propam Polri Tahan Polantas yang Diduga Pacaran Pakai Mobil Dinas PJR

Propam Polri Tahan Polantas yang Diduga Pacaran Pakai Mobil Dinas PJR

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 31,50 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 31,50 Persen

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 218.399 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,31 Persen

UPDATE 21 Oktober: 218.399 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,31 Persen

Nasional
Saat Soeharto Kalahkan 'Rambo' di Lapangan Golf...

Saat Soeharto Kalahkan "Rambo" di Lapangan Golf...

Nasional
UPDATE: Sebaran 633 Kasus Harian Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 633 Kasus Harian Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
PCR Kini Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

PCR Kini Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

Nasional
Jokowi: Hati-hati PTM, Jangan Sampai Ada Murid Terkena Covid-19

Jokowi: Hati-hati PTM, Jangan Sampai Ada Murid Terkena Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Oktober: 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren

Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.079.120, Tambah 1.372

UPDATE 21 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.079.120, Tambah 1.372

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.