Tolak UU Cipta Kerja, Jaringan Penyandang Disabilitas Desak Jokowi Terbitkan Perppu

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Penyandang Disabilitas menolak pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang saat ini juga mendapat penolakan dari banyak elemen masyarakat.

Mereka pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) atas UU Cipta Kerja.

"Mendesak Presiden untuk mengeluarkan perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja dalam waktu 14 hari dari hari ini," perwakilan Jaringan Penyandang Disabilitas Fajri Nursyamsi dalam konferensi persnya, Senin (12/10/2020).

Baca juga: Istilah Penyandang Cacat dalam UU Cipta Kerja Menyakiti Perasaan

Fajri mengatakan, kelompok dan organisasi penyandang disabilitas tidak pernah dilibatkan dalam proses pembahasan UU Cipta Kerja.

Menurut dia, organisasi penyandang disabilitas yang mengajukan diri untuk ikut dalam pembahasan UU tersebut.

"Namun begitu, usulan yang diajukan terbukti tidak diakomodir dalam draft terakhir yang terpublikasi di masyarakat," ujar dia.

Ia juga menilai, UU Cipta Kerja tidak harmonis dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Baca juga: Beredar Lagi Versi Baru RUU Cipta Kerja, yang Mana Draf Finalnya?

Terutama, dengan masih adanya penggunaan istilah penyandang cacat, padahal dalam UU Penyandang Disabilitas istilah itu sudah tidak dipergunakan.

"Paradigma cacat tersebut sangat bertentangan dengan gerakan disabilitas yang selama ini mengusung terciptanya cara pandang terhadap penyandang disabilitas model sosial," ucapnya.

"Dan hak asasi manusia yang melihat disabilitas sebagai akibat dari interaksi masyarakat dan tidak dipenuhinya hak-hak penyandang disabilitas," kata Fajri.