Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta 12 Kabupaten/Kota Ini Jadi Prioritas Penanganan Covid-19

Kompas.com - 12/10/2020, 10:15 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya memprioritaskan penanganan Covid-19 di 12 kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif lebih dari 1.000 orang.

"Saya juga minta dua minggu ke depan diprioritaskan 12 kabupaten/kota yg memiliki kasus aktif lebih dari 1.000," kata Jokowi dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2020).

Kasus aktif adalah jumlah pasien Covid-19 yang saat ini masih menjalani perawatan atau pun isolasi mandiri.

Baca juga: Anggap Covid-19 Bukan Aib, Gus Yusuf: Pesantren Jangan Diudal-udal

Angka kasus aktif didapatkan dari jumlah total kasus Covid-19 dikurangi dengan jumlah pasien sembuh dan meninggal dunia.

Jokowi merinci 12 kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif lebih dari 1.000. Lima di antaranya ada di DKI Jakarta, yakni Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Di wilayah Ibu Kota, hanya Kabupaten Kepulauan Seribu yang kasus aktifnya kurang dari 1.000.

Sementara tujuh daerah lain yang memiliki kasus aktif di atas 1.000 yakni Kota Ambon, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota bekasi, Kota Jayapura, Kota Padang, dan Kota Pekanbaru.

"Kasus aktif di 12 kabupaten/kota ini menyumbang 30 persen kasus aktif nasional," kata Kepala Negara.

Adapun kasus Covid-19 di Indonesia hingga Minggu (11/10/2020) masih terus bertambah.

Berdasarkan data pemerintah, ada 4.497 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir sejak Sabtu (10/10/2020) hingga Minggu.

Baca juga: Menlu Retno dan Menteri BUMN Akan ke Inggris dan Swiss Amankan Stok Vaksin Covid-19

Penambahan itu menyebabkan total ada 333.449 kasus Covid-19 di Indonesia, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Jumlah pasien sembuh dari Covid-19 di Indonesia kini berjumlah 255.027 orang. Sementara total pasien yang meninggal dunia mencapai 11.844 orang.

Dengan demikian, jumlah kasus yang masih aktif sebanyak 66.578 kasus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com