Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kedisiplinan Penerapan Protokol Kesehatan Lindungi Lansia dan Penderita Komorbid

Kompas.com - 11/10/2020, 17:52 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Sheila Respati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo mengatakan, kelompok lanjut usia (lansia) dan orang yang mempunyai penyakit penyerta atau komorbid, termasuk dalam kelompok berisiko tinggi jika terpapar Covid-19.

“Angka kematian lansia dan komorbid mencapai 80-85 persen. Tinggi sekali,” kata Doni, dalam Bincang-bincang Spesial Media Bertanya di Media Center Satgas Covid-19 Graha BNPB Jakarta, Jumat (9/10/2020).

Lebih lanjut, Doni mengatakan, lansia dan komorbid yang positif Covid-19 harus terdeteksi dan ditangani secepatnya. Sebab, perubahan kondisi gejala sedang ke berat pada tubuh pasien Covid-19 dapat berlangsung sangat cepat. 

"Perubahan dari gejala ringan ke sedang membutuhkan proses lebih dari seminggu. Sedangkan perubahan dari kondisi sedang ke berat atau buruk sangat cepat, hanya sekitar satu jam saja," jelasnya. 

Baca juga: Sering Disebut Kala Pandemi Covid-19, Apa Itu Komorbid?

Ia juga mengatakan bahwa angka kematian pada pasien dengan kondisi berat atau sudah kritis pun mencapai 67 persen.

Sedangkan pasien dengan kondisi ringan, meski memiliki kemungkinan lebih besar untuk sembuh 100 persen dari Covid-19 tetap berisiko. Angka kematian pasien dengan kondisi ringan adalah 2,5 persen. Sedangkan pasien berkondisi sedang 8 persen.  

“Ini pentingnya mengetahui kondisi masing-masing. Jangan menunggu parah. Lebih cepat penanganan akan lebih baik,” ungkap Doni. 

Untuk melindungi lansia dan komorbid dari Covid-19, semua pihak harus disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Maka dari itu, Doni mengapresiasi pemerintah daerah (pemda) yang telah memberi sanksi tegas kepada pelanggar protokol kesehatan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tetang Sanksi bagi yang Melanggar Protokol Kesehatan Covid-19.

Baca juga: Jokowi Terbitkan Inpres, Atur Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

“Aparat kepolisian dan Satpol PP diberi kewenangan untuk memberi sanksi kepada mereka yang melanggar, baik perseorangan atau perusahaan,” kata Doni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Ketua Panja BPIH Sebut Kemenag Langgar Kesepakatan Kuota Haji, Bagaimana Hitungan Sebenarnya?

Ketua Panja BPIH Sebut Kemenag Langgar Kesepakatan Kuota Haji, Bagaimana Hitungan Sebenarnya?

Nasional
Meutya Hafid soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada Pembicaraan

Meutya Hafid soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada Pembicaraan

Nasional
Ahmad Sahroni: Kalau Lawan Anies, Saya Pasti Kalah...

Ahmad Sahroni: Kalau Lawan Anies, Saya Pasti Kalah...

Nasional
PKS Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Calon Gubernur Jakarta

PKS Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Calon Gubernur Jakarta

Nasional
Komisi I DPR Minta Kemenkominfo Segera Tangani dan Jelaskan Gangguan PDN

Komisi I DPR Minta Kemenkominfo Segera Tangani dan Jelaskan Gangguan PDN

Nasional
Sahroni Yakin Bakal Menang dari Ridwan Kamil jika Bertarung di Pilkada Jakarta

Sahroni Yakin Bakal Menang dari Ridwan Kamil jika Bertarung di Pilkada Jakarta

Nasional
Meski Tak Minat Jadi Cagub Jakarta, Sahroni Siap Maju jika Diperintah Surya Paloh

Meski Tak Minat Jadi Cagub Jakarta, Sahroni Siap Maju jika Diperintah Surya Paloh

Nasional
PDN Diduga Diserang 'Ransomware', Kominfo: Masih Ditelusuri BSSN

PDN Diduga Diserang "Ransomware", Kominfo: Masih Ditelusuri BSSN

Nasional
Mengaku Tak Tertarik Jadi Gubernur Jakarta, Sahroni: Saya 1.000 Kali Lebih Galak dari Ahok

Mengaku Tak Tertarik Jadi Gubernur Jakarta, Sahroni: Saya 1.000 Kali Lebih Galak dari Ahok

Nasional
Dirjen HAM Soroti Peserta Tunarungu UTBK Diminta Copot Alat Bantu Dengar: Tak Hormati Penyandang Disabilitas

Dirjen HAM Soroti Peserta Tunarungu UTBK Diminta Copot Alat Bantu Dengar: Tak Hormati Penyandang Disabilitas

Nasional
Sahroni Pilih jadi Anggota DPR Dibandingkan Bacagub Jakarta

Sahroni Pilih jadi Anggota DPR Dibandingkan Bacagub Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com