Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siaga La Nina, Pemerintah Diminta Siapkan Rencana Aksi untuk Daerah Rawan Bencana

Kompas.com - 11/10/2020, 13:11 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah pusat untuk menyiapkan rencana aksi guna mendukung daerah rawan bencana terhadap anomali fenomena La Nina.

"Kementerian/lembaga harus membuat rencana aksi untuk mendukung daerah yang rawan bencana," ujar Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan dalam konferensi pers virtual, Minggu (11/10/2020).

Lilik menuturkan, bencana alam pada dasarnya bersifat lokal.

Baca juga: BMKG: Waspada La Nina di Indonesia, Ini Wilayah yang Terkena Dampaknya

Karena itu, kementerian dan lembaga juga perlu menggugah masyarakat agar saling bersinergi mengantisipasi dampak La Nina.

Menurutnya, antisipasi itu perlu dilakukan oleh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, camat, kepala desa maupun lurah, ketua RT dan RW, serta masyarakat itu sendiri.

"Sehingga semuanya harus bergerak, kita akan melakukan upaya secara bersama-sama, sehingga tidak sendiri-sendiri, ini kita harapkan bisa bersinergi," kata dia.

Selain itu, BNPB juga berharap adanya dukungan penuh dari BNPB tingkat daerah, organisasi relawan hingga relawan perseorangan.

Mereka diharapkan dapat menguatkan sinergitas dalam kesiapsiagaan menghadapi dampak anomali La Nina.

"BNPB tentu saja mengharapkan dukungan kawan-kawan di daerah, baik provinsi, kabupaten/kota, orgasiasi relawan menjadi bagian kesiapsiagaan ini," terang Lilik.

Adapun dampak anomali iklim La Nina berpotensi meningkatkan curah hujan di sejumlah wilayah di Indonesia.

Berdasarkan data BKMG, prakiraan dampak La Nina terjadi pada akhir 2020 hingga awal 2021.

Sebagian besar wilayah Indonesia saat ini sudah memasuki musim hujan sejak Oktober hingga November 2020.

Baca juga: Antisipasi Dampak La Nina, BKMG Imbau Pemerintah Optimalisasi Sungai dan Kanal

Wilayah tersebut meliputi sebagian besar Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi Selatan bagian selatan, Sulawesi Tenggara bagian selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah bagian barat.

Kemudian Gorontalo, sebagian besar wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, Pulau Buru bagian utara, Papua Barat bagian utara, dan Papua bagian tengah.

Adapun puncak musim hujan diprakirakan umumnya akan terjadi pada Januari dan Februari 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com