ILUNI UI Sayangkan UU Cipta Kerja Disahkan Tanpa Draf Final

Kompas.com - 10/10/2020, 14:44 WIB
Managing Director Manilka, Herzaky Mahendra Putra di Hotel Cemara, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/6/2016). Kahfi Dirga CahyaManaging Director Manilka, Herzaky Mahendra Putra di Hotel Cemara, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/6/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) Herzaky Mahendra Putra menyayangkan hingga saat ini belum ada draf final Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Padahal, UU Cipta Kerja sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna, Senin (5/10/2020).

"Kita belum melihat ada drafnya sama sekali di sini. Ini yang kita sungguh sayangkan juga," kata Zaky dalam webinar bertajuk 'UU Cipta Kerja Cacat Prosedur?', Sabtu (10/10/2020).

Baca juga: [HOAKS] Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Meninggal dalam Aksi Tolak UU Cipta Kerja

Menurut Zaky, sudah banyak kritik tentang proses pembahasan UU Cipta Kerja yang dianggap tertutup dan minim partisipasi publik.

Ia pun berharap ke depannya tak ada lagi pembahasan UU yang dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi sebagaimana UU Cipta Kerja.

"Kita sendiri sudah memahami dan mengetahui sama-sama bahwa bagaimana proses perumusannya ini sangat disayangkan tadi," ujar dia.

Baca juga: Anies Khawatir Demo UU Cipta Kerja Berimbas Lonjakan Kasus Covid-19

Diketahui, aliansi mahasiswa dan buruh pada Kamis (8/10/2020) menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di beberapa daerah dan terpusat di Istana Negara.

Mahasiwa menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu atas UU Cipta Kerja. Aksi unjuk rasa tersebut diwarnai kericuhan di beberapa tempat.

UU Cipta Kerja sebelumnya telah disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Baca juga: UU Cipta Kerja Tak Memihak Pekerja

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, dalam pemaparannya di rapat paripurna menjelaskan RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.

"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Supratman.

"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR," tambah dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X