Fraksi PKS Layangkan Surat ke Baleg, Minta Draf Final UU Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PKS di DPR RI mengirimkan surat kepada Badan Legislasi (Baleg DPR) untuk meminta draf final UU Cipta Kerja.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengatakan, sejak RUU Cipta Kerja disahkan dalam Rapat Paripurna, PKS belum menerima draf final UU Cipta Kerja tersebut.

"Saya katakan, F-PKS telah menyampaikan secara tertulis untuk minta mana sesungguhnya draf yang sudah diketok di paripurna itu agar itu mengurangi atau meminimalisir perbedaan-perbedaan dan kesalahpahaman," kata Bukhori dalam diskusi secara virtual, Sabtu (10/10/2020).

Bukhori mengatakan, kejadian tersebut seharusnya tidak boleh terjadi dalam proses pembuatan rancangan undang-undang.

Baca juga: Bantah Jokowi, KSPI Tegaskan Sudah Pelajari Draf UU Cipta Kerja

"Ini kaitannya terkait dengan masalah proses yang tentunya saya sangat menyayangkan sekali," ujar dia.

Lebih lanjut, Bukhori menilai, pengesahan RUU Cipta Kerja sangat tergesa-gesa dilakukan dalam pengambilan keputusan tingkat II atau Rapat Paripurna pada Senin (5/10/2020).

Sebab, dalam pengambilan keputusan tingkat I antara Panitia Kerja Baleg dan pemerintah, masih ada draf RUU Cipta Kerja yang belum ditandatangani fraksi di DPR.

"Padahal, jelas dalam Pasal 163 dalam tatib DPR itu menegaskan bahwa salah satu agenda dalam rapat pengambilan keputusan pada akhir panja di tingkat satu itu, harus adanya draf yang ditandatangani oleh masing-masing fraksi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan, belum ada naskah final RUU Cipta Kerja.

Menurut Firman, masih ada beberapa penyempurnaan yang dilakukan terhadap draf RUU Cipta Kerja.

"Artinya, bahwa memang draf ini dibahas tidak sekaligus final, itu masih ada proses-proses yang memang secara tahap bertahap itu kan ada penyempurnaan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10/2020).

Baca juga: KSPI: Polemik UU Cipta Kerja Akan Selesai jika Draf Final Dipublikasikan

Padahal, RUU Cipta Kerja telah disahkan menjadi undang-undang lewat rapat paripurna DPR yang dipercepat pada Senin (5/10/2020) dari yang seharusnya Kamis hari ini.

Oleh karena itu, dia menilai pendapat publik terhadap RUU Cipta Kerja banyak yang keliru.

Ia merasa khawatir banyak orang yang terprovokasi dengan naskah yang belum final dan beredar di media sosial.

"Kalau ada pihak-pihak menyampaikan melalui pandangan lama, pastinya akan beda dengan yang final, apalagi kalau mereka hanya di ujung," ujar Firman.