Membandingkan Hoaks yang Dibantah Jokowi dengan Isi UU Cipta Kerja

Kompas.com - 10/10/2020, 12:08 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020). Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi Covid-19. ANTARA FOTO/HO/KEMENLUPresiden Joko Widodo menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020). Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Salah satunya penambahan Pasal 154 A ayat 1 huruf (b) yang mengatur, perusahaan dapat melakukan PHK atas alasan efesiensi.

"Dengan pasal ini, bisa saja perusahaan itu melakukan PHK dengan alasan efisiensi meskipun sedang untung besar," kata Said Iqbal.

Amdal

Presiden Jokowi membantah bahwa UU Cipta Kerja menghilangkan kewajiban perusahaan untuk mengantongi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Kata dia, amdal tetap harus dipenuhi oleh industri besar. Sementara untuk UMKM, lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan.

Baca juga: Jokowi Sebut Amdal Tak Dihapus dalam UU Cipta Kerja, Ini Faktanya

Faktanya, draf UU Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan terkait amdal dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Dalam Pasal 26 UU PPLH, penyusunan dokumen amdal mesti melibatkan masyarakat dan pemerhati lingkungan hidup.

Namun, ketentuan itu diubah sehingga penyusunan dokumen amdal dilakukan dengan hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Dengan begitu, pemerhati lingkungan hidup tidak lagi dilibatkan.

Dalam Pasal 26 UU PPLH, juga ada ketentuan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal. Tapi dalam omnibus law, ayat yang mengatur ini hilang.

Kemudian, Pasal 29-31 UU PPLH yang mengatur soal Komisi Penilai Amdal, yang juga mencakup pakar dan wakil masyarakat serta organisasi lingkungan hidup, dihapus.

Baca juga: Soal Amdal di UU Cipta Kerja, Sri Mulyani: Kami Tak Memperlemah

Tugas komisi itu digantikan oleh tim uji kelayakan yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat. Hanya ada tiga unsur yang terlibat, yaitu pemerintah pusat, daerah, dan ahli bersertifikat.

Pendidikan

Presiden Jokowi membantah UU Cipta Kerja mendorong komersialisasi pendidikan.

Ia menyebutkan, perizinan pendidikan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Sedangkan perizinan pendidikan secara umum tidak diatur di dalam UU Cipta Kerja, termasuk perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren juga tidak diatur.

Perizinan di sektor pendidikan yang dimaksud Kepala Negara diketahui diatur dalam Paragraf 12 Pendidikan dan Kebudayaan, tepatnya Pasal 65 UU Cipta Kerja.

Pasal 65 ayat (1) berbunyi, "Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".

Baca juga: Jokowi Bantah Komersialisasi Pendidikan di UU Cipta Kerja, Ini Faktanya

Dalam UU Cipta Kerja, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Definisi itu dimuat dalam Pasal 1.

Ketentuan inilah yang ramai-ramai diprotes pegiat pendidikan. Ketua LP Ma’arif NU Arifin menyebutkan, ketentuan itu sama saja memasukkan pendidikan dalam komoditas yang diperdagangkan.

Adapun dalam UU Cipta Kerja, tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa aturan tersebut hanya berlaku bagi pendidikan formal di KEK sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi.

Pasal 65 ayat (2) hanya menyebutkan, "Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Demokrat ke Eks Kader: Jangan Memaksakan KLB Bodong

Partai Demokrat ke Eks Kader: Jangan Memaksakan KLB Bodong

Nasional
UPDATE 3 Maret: Total 2.104.967 Nakes Divaksin, 1.076.409 di Antaranya Sudah Dosis Kedua

UPDATE 3 Maret: Total 2.104.967 Nakes Divaksin, 1.076.409 di Antaranya Sudah Dosis Kedua

Nasional
Satgas Covid-19: Pusat dan Pemda Harus Satu Komando Tangani Pandemi

Satgas Covid-19: Pusat dan Pemda Harus Satu Komando Tangani Pandemi

Nasional
Presiden Cabut Aturan Investasi Miras di Perpres, PPP Ingatkan Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol

Presiden Cabut Aturan Investasi Miras di Perpres, PPP Ingatkan Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol

Nasional
Cerita Ganjar soal Pemda di Jateng Tak Bisa Menggaji karena Kemendagri Tak Siap Digitalisasi

Cerita Ganjar soal Pemda di Jateng Tak Bisa Menggaji karena Kemendagri Tak Siap Digitalisasi

Nasional
Sebaran 6.808 Kasus Baru Covid-19, Jabar Terbanyak dengan 1.894 Kasus

Sebaran 6.808 Kasus Baru Covid-19, Jabar Terbanyak dengan 1.894 Kasus

Nasional
Penderita Penyakit Jantung Akut Tak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi Covid-19

Penderita Penyakit Jantung Akut Tak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Cerita Petugas Medis Hadapi Covid-19: Tertular, Trauma hingga Tetap Laksanakan Tugas

Cerita Petugas Medis Hadapi Covid-19: Tertular, Trauma hingga Tetap Laksanakan Tugas

Nasional
Dugaan Suap Pemeriksa Pajak, KPK Diminta Usut Keterlibatan Pejabat Tinggi DJP

Dugaan Suap Pemeriksa Pajak, KPK Diminta Usut Keterlibatan Pejabat Tinggi DJP

Nasional
UPDATE 3 Maret: Ada 147.197 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Maret: Ada 147.197 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menteri PANRB: ASN Bisa Dapat Tunjangan Pensiun hingga Rp 1 Miliar

Menteri PANRB: ASN Bisa Dapat Tunjangan Pensiun hingga Rp 1 Miliar

Nasional
Saksi Sebut Edhy Prabowo Ingin Ada Ekspor Benih Lobster sejak Awal Menjabat

Saksi Sebut Edhy Prabowo Ingin Ada Ekspor Benih Lobster sejak Awal Menjabat

Nasional
UPDATE 3 Maret: Ada 69.631 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Maret: Ada 69.631 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas Covid-19: Tidak Mudah untuk Satukan Data Pusat dan Daerah

Satgas Covid-19: Tidak Mudah untuk Satukan Data Pusat dan Daerah

Nasional
UPDATE 3 Maret: Bertambah 203, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 36.721 Orang

UPDATE 3 Maret: Bertambah 203, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 36.721 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X