Kompas.com - 09/10/2020, 22:56 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan konferensi pers dampak penyebaran COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan konferensi pers dampak penyebaran COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan pemerintah terus berupaya mewujudkan kota ramah HAM. Hal itu merupakan upaya bersama KSP dengan pemerintah daerah.

“Saya mengapresiasi kerja sama dan sinergi yang sangat konstruktif dan kolaboratif antara Pemerintah, Komnas HAM, dan LSM di antaranya INFID," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10/2020).

"Secara bersama-sama dengan KSP menjadi pemrakarsa program kabupaten dan kota ramah HAM yang telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir dan akan terus dilaksanakan setiap tahun di masa mendatang,” lanjut Moeldoko.

Baca juga: Komnas HAM-INFID Dorong 100 Kepala Daerah Adopsi Konsep Kota Ramah HAM

Ia menambahkan, Indonesia perlu memperbanyak dan memperluas pelaksanaan kota dan kabupaten ramah HAM seperti Wonosobo, Solo, dan sebagainya.

Berdasarkan prinsip tentang kota ramah HAM, pada tahun 2013 pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan kabupaten dan kota peduli HAM sebagai pergeseran paradigma kebijakan yang teknokratik menjadi kebijakan yang berbasis HAM.

Ia menambahkan, pelaksanaan human rights city di Indonesia yang dilakukan atas inisiatif masyarakat dan dorongan pemerintah memiliki tantangan yang harus dihadapi, di antaranya komitmen dari kepala daerah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun pelaksanaan kerangka kabupaten dan kota ramah HAM di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 2014 oleh Kabupaten Wonosobo.

Pemda Wonosobo menerapkan kebijakan daerah tentang perlindungan dan pemajuan hak pekerja migran, perempuan dan anak, penyandang disabilitas dan perlindungan terhadap kaum minoritas agama.

“Cerita sukses Wonosobo menarik perhatian dari para kepala daerah lain yang muda dan berwawasan terbuka terhadap pentingnya menerapkan human right based policies yang inklusif dan mengutamakan prinsip no one left behind," kata Moeldoko.

"Kota ramah HAM lainnya Bojonegoro, Surakarta, Jember, Palu, Semarang, Salatiga dan Banjarmasin sebagai penyelenggara Festival HAM tahun 2020," lanjut Moeldoko.

Baca juga: Jokowi Diminta Terbitkan Inpres Penerapan Kota Ramah HAM

Ia menambahkan Indonesia menggunakan dua pendekatan dalam mewujudkan kabupaten dan kota ramah HAM yaitu atas inisiatif pemerintah daerah dan atas dorongan pemerintah pusat.

Pendekatan yang diinisiasi pemda pada pelaksanaannya banyak diakselerasi oleh kelompok masyarakat sipil melalui program. Sedangkan pendekatan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Saya berharap agar inisiatif-inisiatif baik pelaksanaan HAM di tingkat daerah dalam kerangka Kabupaten dan Kota Ramah HAM ini dapat terus digalakkan, yang bertujuan tidak hanya untuk memperbaiki kondisi HAM di dalam negeri, tetapi juga agar Indonesia dapat berkontribusi pada perdamaian di tingkat global,” papar mantan Panglima TNI itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir: Wapres Minta Pembangunan di Papua Jangan Dihambat dengan Persoalan Politik dan Keamanan

Jubir: Wapres Minta Pembangunan di Papua Jangan Dihambat dengan Persoalan Politik dan Keamanan

Nasional
UPDATE 21 Juni: 84.418 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 21 Juni: 84.418 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 87 Kabupaten/Kota Lebih dari 70 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 87 Kabupaten/Kota Lebih dari 70 Persen

Nasional
UPDATE 21 Juni: Sebaran 14.536 Kasus Baru di 33 Provinsi, Jakarta Tembus 5.000 Kasus

UPDATE 21 Juni: Sebaran 14.536 Kasus Baru di 33 Provinsi, Jakarta Tembus 5.000 Kasus

Nasional
Rekor 14.536 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Rekor 14.536 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
PPKM Mikro Akan Diperkuat, Panglima TNI: Efektif Tekan Covid-19

PPKM Mikro Akan Diperkuat, Panglima TNI: Efektif Tekan Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Juni: Ada 147.728 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Juni: Ada 147.728 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 124.845

UPDATE 21 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 124.845

Nasional
UPDATE 21 Juni: 54.956 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Juni: 54.956 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas Covid-19, TNI, dan Polri Gelar Operasi Penegakan Protokol Kesehatan di 29 Daerah Zona Merah

Satgas Covid-19, TNI, dan Polri Gelar Operasi Penegakan Protokol Kesehatan di 29 Daerah Zona Merah

Nasional
Denda Pelanggaran Prokes di Indonesia Dinilai Kemurahan, Epidemiolog: Bagaimana Masyarakat Mau Patuh..

Denda Pelanggaran Prokes di Indonesia Dinilai Kemurahan, Epidemiolog: Bagaimana Masyarakat Mau Patuh..

Nasional
UPDATE 21 Juni: Tambah 9.233, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.801.761

UPDATE 21 Juni: Tambah 9.233, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.801.761

Nasional
UPDATE: Tambah 14.536 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 2 Juta

UPDATE: Tambah 14.536 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 2 Juta

Nasional
Soal Presiden Tiga Periode, Golkar: Masyarakat Tak Mau Lihat ke Belakang

Soal Presiden Tiga Periode, Golkar: Masyarakat Tak Mau Lihat ke Belakang

Nasional
Megawati Resmikan Baileo, Monumen, dan Nama Jalan Ir Soekarno di Maluku Tengah

Megawati Resmikan Baileo, Monumen, dan Nama Jalan Ir Soekarno di Maluku Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X