Kapolri Diminta Usut Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Peliput Demo Tolak UU Cipta Kerja

Kompas.com - 09/10/2020, 20:52 WIB
Polisi berusaha membubarkan massa yang bertahan di seputara Harmoni, Jakarta hingga malam saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Halte transjakarta, alat berat, pos polisi, kendaraan dirusak dan dibakar massa. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOPolisi berusaha membubarkan massa yang bertahan di seputara Harmoni, Jakarta hingga malam saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Halte transjakarta, alat berat, pos polisi, kendaraan dirusak dan dibakar massa.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyesalkan, aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap awak media yang meliput unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di sejumlah daerah, Kamis (8/10/2020).

Kekerasan itu tak hanya dialami oleh awak media massa, tetapi juga awak media kampus.

"Saya yakin tidak mungkin ada instruksi Polri untuk melakukan tindak kekerasan, apalagi kepada wartawan yang jelas-jelas sedang bertugas meliput kejadian. Jadi ini sangat disesalkan," kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10/2020).

Ia pun meminta kepada Kapolri Jenderal Pol Idham Azis untuk menyelidiki dan menindak anak buahnya yang melakukan kekerasan terhadap awak media.

Baca juga: Liputan Demo Tolak UU Cipta Kerja, 5 Wartawan di Samarinda Dianiaya

"Saya meminta polisi segera mengusut dan mencari tahu siapa saja pihaknya yang melakukan tindakan kekerasan pda wartawan. Dan kalau memang ada wartawan yang ditangkap, ya agar segera dibebaskan. Mereka kan hanya menjalankan tugas," ucapnya.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat sebanyak empat jurnalis menjadi korban kekerasan saat meliput jalannya aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jakarta pada Kamis (8/10/2020).

Direktuf Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan, kekerasan terhadap empat jurnalis itu berupa penganiayaan hingga perampasan alat kerja.

"Penangkapan, penganiayaan, dan perampasan alat kerja," ujar Ade kepada Kompas.com, Jumat (9/10/2020).

Baca juga: Sempat Hilang, Ini Kronologi 3 Mahasiswa Wartawan Gema PNJ Ditangkap Polisi

Dia mengatakan, jumlah kasus kekerasan terhadap empat jurnalis ini belum termasuk kasus yang terjadi di luar Jakarta.

Hanya saja, jumlah itu belum terdokumentasi karena LBH Pers masih fokus melakukan pendampingan massa aksi yang diamankan aparat kepolisian.

"Di luar Jakarta banyak, tapi masih belum kita dokumentasikan karena masih fokus pendampingan," terangnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Nasional
353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

Nasional
Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Nasional
Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Nasional
Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Nasional
Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

Nasional
Tinjau Vaksinasi Covid-19 bagi Ulama, Menkes Ucapkan Terima Kasih

Tinjau Vaksinasi Covid-19 bagi Ulama, Menkes Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Wapres Minta Pemprov Jawa Timur Segera Penuhi Fasilitas di Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Pemprov Jawa Timur Segera Penuhi Fasilitas di Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, PKS: Pelajaran agar Pemerintah Lebih Cermat

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, PKS: Pelajaran agar Pemerintah Lebih Cermat

Nasional
Pengalaman Ravio Patra Dijerat UU ITE, Difitnah hingga Dituduh Mata-mata Asing

Pengalaman Ravio Patra Dijerat UU ITE, Difitnah hingga Dituduh Mata-mata Asing

Nasional
Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Nasional
Kasus Laporan Keuangan Fiktif, Mark Sungkar Didakwa Rugikan Negara Rp 694,9 Juta

Kasus Laporan Keuangan Fiktif, Mark Sungkar Didakwa Rugikan Negara Rp 694,9 Juta

Nasional
Tak Ingin UU ITE Dihapus, Nikita Mirzani: Netizen Nanti pada Barbar

Tak Ingin UU ITE Dihapus, Nikita Mirzani: Netizen Nanti pada Barbar

Nasional
Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X