Guru Besar Hukum Sebut UU Cipta Kerja Tak Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Kompas.com - 09/10/2020, 19:13 WIB
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti menjadi narasumber dalam acara webinar Para Guru Besar, Dekan, dan 200-an Dosen dari 67 Perguruan Tinggi Se-Indonesia Menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. DOK. Youtube PUSAKO Fakultas Hukum Universitas AndalasGuru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti menjadi narasumber dalam acara webinar Para Guru Besar, Dekan, dan 200-an Dosen dari 67 Perguruan Tinggi Se-Indonesia Menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti mengatakan, dalam teori negara hukum, penyusunan rancangan undang-undang (RUU) harus memerhatikan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdiri dari hak substantif dan hak prosedural.

Menurut Susi, hak substantif adalah partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam penyusunan RUU.

Sementara, hak prosedural adalah aspirasi tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembahasan RUU.

"Mengapa ini jadi penting? karena jangan sampai partisipasi itu hanya secara formal saja," kata Susi dalam diskusi virtual, Jumat (9/10/2020).

Baca juga: Ratusan Akademisi Desak Jokowi Terbitkan Perppu Pembatalan UU Cipta Kerja

Susi mengatakan, DPR dan pemerintah telah mengundang para pakar, ahli, dan kelompok masyarakat untuk menampung masukan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.

Namun, menurut Susi, masukan tersebut tidak ditindaklanjuti DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU sapu jagat tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Hanya sekadar memanggil (kelompok masyarakat), tetapi what next-nya itu tidak dijalankan, dan ketika kita berangkat dari prinsip negara hukum dengan prinsip hak asasi manusia, semua prosedur itu adalah jantungnya hukum begitu," ujarnya.

Lebih lanjut, Susi menyoroti, aturan dalam UU Cipta Kerja yang banyak memiliki aturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Baca juga: Serikat Pekerja Afiliasi NU Minta Jokowi Terbitkan Perppu Pembatalan UU Cipta Kerja

Ia berharap, dengan adanya PP tersebut, pemerintah dapat melakukan reformasi regulasi, bukan malah menimbulkan hiper-regulasi.

"Dalam metode omnibus law itu apakah juga dapat melakukan reformasi regulasi? Apa jangan-jangan dia (UU cipta kerja) malah menyumbang hiper regulasi," kata dia.

Untuk diketahui, omnibus law RUU Cipta Kerja telah disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR, Senin (5/10/2020).

Dari sembilan fraksi di DPR, hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.

Hasilnya, RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang. Mayoritas fraksi DPR dan pemerintah setuju.

Baca juga: Susun Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Jokowi Janji Terima Masukan Warga



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Nasional
Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Nasional
Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Nasional
Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

Nasional
Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Juli: Ada 264.578 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 24 Juli: Ada 264.578 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Juli: Ada 574.135 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Juli: Ada 574.135 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Juli: Bertambah 39.767, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 2.471.678

UPDATE 24 Juli: Bertambah 39.767, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 2.471.678

Nasional
UPDATE 24 Juli: Tambah 1.415, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 82.013

UPDATE 24 Juli: Tambah 1.415, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 82.013

Nasional
UPDATE 24 Juli: Bertambah 45.416, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Capai 3.127.826 Orang

UPDATE 24 Juli: Bertambah 45.416, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Capai 3.127.826 Orang

Nasional
BEM UI: PP 75/2021 tentang Statuta UI Harus Dicabut, Banyak Pasal Bermasalah

BEM UI: PP 75/2021 tentang Statuta UI Harus Dicabut, Banyak Pasal Bermasalah

Nasional
Ular Sanca 2 Meter Ditemukan di Ventilasi Kamar Mandi Rumah Warga di Pamulang

Ular Sanca 2 Meter Ditemukan di Ventilasi Kamar Mandi Rumah Warga di Pamulang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X