Susun Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Jokowi Janji Terima Masukan Warga

Kompas.com - 09/10/2020, 18:40 WIB
Presiden Joko Widodo  mengikuti  prosesi upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT RI ke-75, di Istana Merdeka, Senin (17/8/2020). Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo mengikuti prosesi upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT RI ke-75, di Istana Merdeka, Senin (17/8/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut, pemerintah segera menyiapkan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Jokowi menargetkan aturan tersebut selesai dalam tiga bulan.

"Saya tegaskan juga UU Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres)," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (9/10/2020).

"Jadi setelah ini akan muncul PP dan perpres yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan," ucap dia. 

Baca juga: Jokowi: Jutaan Pekerja Bisa Perbaiki Kehidupan Lewat UU Cipta Kerja

Adapun UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR dan pemerintah pada Senin (5/10/2020) lalu mendapat penolakan dari masyarakat, khususnya para buruh dan mahasiswa.

Sebab, UU tersebut dianggap memangkas hak pekerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski aksi unjuk rasa digelar di berbagai daerah, DPR dan pemerintah tetap buru buru melakukan pengesahan.

Namun, Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan terbuka menerima masukan dari semua pihak dalam membuat aturan turunan UU Cipta Kerja.

"Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, dalam UU Cipta Kerja terdapat banyak keuntungan untuk para pekerja.

Namun, Jokowi menyebut banyak disinformasi dan hoaks di media sosial terkait isi UU Cipta Kerja tersebut sehingga akhirnya menimbulkan penolakan.

Baca juga: Jokowi: UU Cipta Kerja Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Jokowi lalu memaparkan sejumlah disinformasi dan hoaks soal UU Cipta Kerja sekaligus menyampaikan bantahan, misalnya terkait penghapusan upah minimun provinsi, upah minimum kabupaten, dan upah minimum sektoral provinsi dihapus.

"Hal ini tidak benar. Faktanya upah minimum regional tetap ada," kata Kepala Negara.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Nasional
Panglima TNI Apresiasi Sinergitas Satgas Madago Raya Buru Teroris Poso

Panglima TNI Apresiasi Sinergitas Satgas Madago Raya Buru Teroris Poso

Nasional
Kemendagri Terbitkan Aturan soal PON XX Papua, Penonton di Stadion Dibatasi

Kemendagri Terbitkan Aturan soal PON XX Papua, Penonton di Stadion Dibatasi

Nasional
Soal Varian Baru R.1, Satgas: Pengingat bahwa Covid-19 Belum Sepenuhnya Hilang

Soal Varian Baru R.1, Satgas: Pengingat bahwa Covid-19 Belum Sepenuhnya Hilang

Nasional
Kampus di Wilayah PPKM Level 1-3 Didorong Gelar Kuliah Tatap Muka

Kampus di Wilayah PPKM Level 1-3 Didorong Gelar Kuliah Tatap Muka

Nasional
Sepak Terjang Gatot Nurmantyo yang Getol Menyuarakan Isu Kebangkitan PKI...

Sepak Terjang Gatot Nurmantyo yang Getol Menyuarakan Isu Kebangkitan PKI...

Nasional
Satgas: 5 Provinsi Alami Penurunan Kasus Covid-19, tetapi Belum Setinggi Kenaikannya

Satgas: 5 Provinsi Alami Penurunan Kasus Covid-19, tetapi Belum Setinggi Kenaikannya

Nasional
ICW Kirim Surat ke Presiden Jokowi, Prihatin atas Pemberantasan Korupsi

ICW Kirim Surat ke Presiden Jokowi, Prihatin atas Pemberantasan Korupsi

Nasional
Isu Reshuffle Kabinet, Jubir Jokowi: Tak Seorang Pun Tahu Kecuali Presiden

Isu Reshuffle Kabinet, Jubir Jokowi: Tak Seorang Pun Tahu Kecuali Presiden

Nasional
Wapres: Persoalan Utama Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Bukan karena Anggaran

Wapres: Persoalan Utama Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Bukan karena Anggaran

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.057 Kasus Baru Covid-19, Jateng Tertinggi dengan 308

UPDATE: Sebaran 2.057 Kasus Baru Covid-19, Jateng Tertinggi dengan 308

Nasional
Puan Tekankan Pentingnya Rencana Global Akhiri Pandemi

Puan Tekankan Pentingnya Rencana Global Akhiri Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.