Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Sebut Polisi Turut Jadi Korban Ricuh Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja

Kompas.com - 09/10/2020, 16:30 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyebut sejumlah polisi turut mengalami luka-luka pada aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang berlangsung di sejumlah daerah.

Argo mengatakan, salah satu anggota Polri yang mengalami luka-luka adalah Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Sugeng Hariyanto.

"Ada beberapa anggota terluka, ada yang dilempari. Contohnya seperti ini, ada Kapolres itu sampai luka, dan juga ada anggota beberapa, dilempari semuanya itu," kata Argo dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Kompas TV, Jumat (9/10/2020).

Argo juga menyebut ada anggota intelijen yang mengalami luka di bagian kepala karena sempat disekap serta seorang polwan yang lengannya patah.

Baca juga: UU Cipta Kerja, Pengamat: Cita-cita Kedaulatan Pangan Makin Jauh

Selain anggota Polri yang terluka, Argo juga mengungkap ada sejumlah fasilitas milik Polri yang turut dirusak.

"Contohnya ambulans, ambulans yang digunakan untuk kemanusiaan pun juga ikut dirusak, ada beberapa ambulan yang dirusak," ujar Argo.

Argo pun membeberkan dampak yang dialami masing-masing Polda akibat aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai wilayah tersebut.

Di Polda Sumatera Utara, terdapat 2 mobil wakil kepala rumah sakit, 1 truk Sabhara, dan 41 polisi luka; di Polda DI Yogyakarta ada 1 motor, 9 mobil dinas Polri, dan 2 pospokisi dirusak; di Polda Riau sebanyak 1 mobil dirusak dan 11 personel terluka.

Selanjutnya, 2 polisi di Polda Jatim luka, 2 polisi di Polda Banten luka, 3 polisi di Polda Gorontalo terluka, dan 2 mobil di Polda Sumatera Selatan dirusak.

"Di Sulawesi Selatan ada 2 motor dirusak, kantor polsek, dan 7 anggota luka; di Polda Lampung 1 pospol rusak; dan di Jakarta 6 polisi luka, serta 3 pospol dibakar dan 3 mobil dibakar," kata Argo.

Argo mengklaim polisi telah bertindak sesuai dengan prosedur selama menangani unjuk rasa, antara lain tidak menggunakan senjata api serta berada dalam posisi bertahan.

Argo mengatakan, aparat juga terus memberi imbauan kepada pengunjuk rasa untuk tidak melakukan aksi anarkistis.

"Kalau misalnya massa sudah melakukan anarkis tentunya tetap ada aturan-aturan yang dilakukan oleh pihak kepolisin yaitu himbauan baik itu menggunakan TOA, imbauan-imbauan, dan terakhir melemparkan gas air mata," kata Argo.

Baca juga: 80 Orang Ditangkap Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja Berubah Jadi Kerusuhan di Tangerang

Sementara itu, Argo mengungkapkan, masyarakat sipil atau pengunjuk rasa yang mengalami luka-luka akibat unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jakarta berjumlah 129 orang.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja bergulir di sejumlah wilayah di Indonesia.

Demonstran yang berasal dari kalangan buruh, mahasiswa, pelajar, hingga elemen masyarakat lainnya menuntut pembatalan UU Cipta Kerja yang baru disahkan pada Senin (5/10/2020) lalu.

Tidak sedikit aksi unjuk rasa tersebut yang akhirnya berujung pada kericuhan dan bentrok antar aparat dan pengunjuk rasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com