Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akademisi UI: Laporan Global Menyebut Pemerintah RI Lambat Tangani Covid-19

Kompas.com - 09/10/2020, 15:52 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dinilai lambat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Hal tersebut merupakan paparan akademisi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Inaya Rakhmani dalam seminar online bertajuk 'Tata Kelola atau Ketahanan Sosial: Belajar dari Pengalaman Asia Tenggara Hadapi Covid-19' dalam rangka peluncuran Asia Research Center (ARC) UI.

"Serangkaian laporan global dan liputan media menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia lambat dalam merespons (Covid-19)," ujar Inaya, dikutip dari siaran pers, Jumat (9/10/2020).

Hal tersebut, kata dia, terlihat dari jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air yang tertinggi kedua di kawasan Asia.

Baca juga: UPDATE 9 Oktober: 247.667 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.607

Bahkan tingkat tes kepada masyarakatnya pun terendah di dunia.

“Indonesia memiliki jumlah kasus Covid-19 tertinggi kedua di kawasan Asia, dengan salah satu tingkat pengujian terendah di dunia," kata dia.

Inaya mengatakan, ketika pandemi Covid-19 muncul pertama kali di Tanah Air, pemerintah malah membangun berbagai narasi simbolis.

Mulai dari Duta Imunitas Corona hingga narasi 'jangan panik' yang digaungkan pemerintah.

Menurut dia, hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk tetap memegang kendali walau respons kebijakannya belum koheren, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Inaya mengatakan, pandemi Covid-19 itu telah menimbulkan disrupsi terparah sepanjang sejarah baik bagi pemerintah, industri, maupun masyarakat sipil di seluruh dunia, tidak terkecuali Asia Tenggara.

Pandemi juga telah memicu debat ilmu politik tentang jenis rezim yang lebih efektif dan sistem pemerintahan yang lebih siap untuk menghadapi krisis seperti ini.

Berbagai negara pun telah merespons melalui pendekatan berdasarkan tata kelola, ketahanan sosial, atau keduanya.

"Bercermin dari pengalaman negara-negara lain di Asia Tenggara termasuk kepentingan dan kekuatan serta kelemahan tiap model rezim pemerintahan, penting sebagai bahan refleksi akademik dan kebijakan,” ucap dia.

Baca juga: UPDATE 9 Oktober: Total Pasien Covid-19 Meninggal 11.677 Orang, Tambah 97

Tidak hanya Indonesia, dalam seminar tersebut ada dua negara lain yang dianalisis, yakni Singapura dan Vietnam.

Pembicara lainnya yang hadir adalah Assistant Profesor, School of Social Sciences Nanyang Technological University Walid Jumblatt Bin Abdullah, dan Associate Professor Asia Institute University of Melbourne Adam Forde.

Adapun ARC UI merupakan pusat kajian dan penelitian mengenai isu sosial politik di wilayah Asia Tenggara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com