Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akademisi UI: Laporan Global Menyebut Pemerintah RI Lambat Tangani Covid-19

Kompas.com - 09/10/2020, 15:52 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dinilai lambat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Hal tersebut merupakan paparan akademisi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Inaya Rakhmani dalam seminar online bertajuk 'Tata Kelola atau Ketahanan Sosial: Belajar dari Pengalaman Asia Tenggara Hadapi Covid-19' dalam rangka peluncuran Asia Research Center (ARC) UI.

"Serangkaian laporan global dan liputan media menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia lambat dalam merespons (Covid-19)," ujar Inaya, dikutip dari siaran pers, Jumat (9/10/2020).

Hal tersebut, kata dia, terlihat dari jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air yang tertinggi kedua di kawasan Asia.

Baca juga: UPDATE 9 Oktober: 247.667 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.607

Bahkan tingkat tes kepada masyarakatnya pun terendah di dunia.

“Indonesia memiliki jumlah kasus Covid-19 tertinggi kedua di kawasan Asia, dengan salah satu tingkat pengujian terendah di dunia," kata dia.

Inaya mengatakan, ketika pandemi Covid-19 muncul pertama kali di Tanah Air, pemerintah malah membangun berbagai narasi simbolis.

Mulai dari Duta Imunitas Corona hingga narasi 'jangan panik' yang digaungkan pemerintah.

Menurut dia, hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk tetap memegang kendali walau respons kebijakannya belum koheren, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Inaya mengatakan, pandemi Covid-19 itu telah menimbulkan disrupsi terparah sepanjang sejarah baik bagi pemerintah, industri, maupun masyarakat sipil di seluruh dunia, tidak terkecuali Asia Tenggara.

Pandemi juga telah memicu debat ilmu politik tentang jenis rezim yang lebih efektif dan sistem pemerintahan yang lebih siap untuk menghadapi krisis seperti ini.

Berbagai negara pun telah merespons melalui pendekatan berdasarkan tata kelola, ketahanan sosial, atau keduanya.

"Bercermin dari pengalaman negara-negara lain di Asia Tenggara termasuk kepentingan dan kekuatan serta kelemahan tiap model rezim pemerintahan, penting sebagai bahan refleksi akademik dan kebijakan,” ucap dia.

Baca juga: UPDATE 9 Oktober: Total Pasien Covid-19 Meninggal 11.677 Orang, Tambah 97

Tidak hanya Indonesia, dalam seminar tersebut ada dua negara lain yang dianalisis, yakni Singapura dan Vietnam.

Pembicara lainnya yang hadir adalah Assistant Profesor, School of Social Sciences Nanyang Technological University Walid Jumblatt Bin Abdullah, dan Associate Professor Asia Institute University of Melbourne Adam Forde.

Adapun ARC UI merupakan pusat kajian dan penelitian mengenai isu sosial politik di wilayah Asia Tenggara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com