Akademisi UI: Laporan Global Menyebut Pemerintah RI Lambat Tangani Covid-19

Kompas.com - 09/10/2020, 15:52 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona, Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dinilai lambat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Hal tersebut merupakan paparan akademisi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Inaya Rakhmani dalam seminar online bertajuk 'Tata Kelola atau Ketahanan Sosial: Belajar dari Pengalaman Asia Tenggara Hadapi Covid-19' dalam rangka peluncuran Asia Research Center (ARC) UI.

"Serangkaian laporan global dan liputan media menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia lambat dalam merespons (Covid-19)," ujar Inaya, dikutip dari siaran pers, Jumat (9/10/2020).

Hal tersebut, kata dia, terlihat dari jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air yang tertinggi kedua di kawasan Asia.

Baca juga: UPDATE 9 Oktober: 247.667 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.607

Bahkan tingkat tes kepada masyarakatnya pun terendah di dunia.

“Indonesia memiliki jumlah kasus Covid-19 tertinggi kedua di kawasan Asia, dengan salah satu tingkat pengujian terendah di dunia," kata dia.

Inaya mengatakan, ketika pandemi Covid-19 muncul pertama kali di Tanah Air, pemerintah malah membangun berbagai narasi simbolis.

Mulai dari Duta Imunitas Corona hingga narasi 'jangan panik' yang digaungkan pemerintah.

Menurut dia, hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk tetap memegang kendali walau respons kebijakannya belum koheren, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Inaya mengatakan, pandemi Covid-19 itu telah menimbulkan disrupsi terparah sepanjang sejarah baik bagi pemerintah, industri, maupun masyarakat sipil di seluruh dunia, tidak terkecuali Asia Tenggara.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X