Kementerian PPPA Susun Protokol Kesehatan, Cegah Covid-19 Klaster Keluarga

Kompas.com - 09/10/2020, 14:39 WIB
Mural yang dibuat oleh petugas prasarana dan sarana umum (PPSU)  bertemakan kewaspadaan virus Corona atau Covid-19 terlihat di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2020). Mural tersebut memperlihatkan petugas medis membawa sebuah peti yang mengingatkan warga agar selalu waspada dengan Covid-19 dan mencegahnya dengan 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMural yang dibuat oleh petugas prasarana dan sarana umum (PPSU) bertemakan kewaspadaan virus Corona atau Covid-19 terlihat di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2020). Mural tersebut memperlihatkan petugas medis membawa sebuah peti yang mengingatkan warga agar selalu waspada dengan Covid-19 dan mencegahnya dengan 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang sangat besar pada semua tatanan kehidupan masyarakat.

Hingga saat ini, kasus positif Covid-19 terus menunjukkan tren peningkatan yang disebabkan klaster keluarga.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Ratna Susianawati dalam rilis protokol kesehatan keluarga, Jumat (9/10/2020).

“Tentunya ini harus kita waspadai dan antisipasi bersama. Keluarga merupakan salah satu garda terdepan dalam pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19,” ujar Ratna.

Baca juga: Terapkan Pola Hidup 3M pada Anak, Orangtua Harus Jadi Contoh

“Perempuan sebagai manajer keluarga sangat berperan sebagai benteng pertahanan untuk memutus rantai penularannya,” tutur dia.

Ratna mengatakan, pada tanggal 24 September lalu, Presiden RI, Joko Widodo memberikan arahan kepada Menteri PPPA Bintang Puspayoga beserta seluruh jajaran Kementerian untuk segera melakukan langkah strategis dalam mencegah meningkatnya kasus positif Covid-19 di klaster keluarga.

Atas arahan tersebut, Kementerian PPPA setidaknya memiliki dua langah untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19 di lingkungan keluarga.

Baca juga: Jangan Tunggu Vaksin Covid-19 Datang, Terapkan Pola Hidup 3M Segera

Pertama, bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyusun Keputusan Bersama tentang protokol kesehatan keluarga pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Protokol ini disusun sebagai panduan bagaimana melakukan prinsip pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19 di keluarga,” ucap Ratna.

Ratna mengatakan, protokol ini mencakup 4 hal yaitu, protokol kesehatan dalam keluarga secara umum; ketika ada anggota keluarga yang terpapar, ketika beraktivitas di luar rumah; dan protokol kesehatan di lingkungan sekitar ketika ada warga terpapar.

Baca juga: PB IDI Minta Masyarakat Disiplin Laksanakan 3M

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Mantan Panitera PN Jakut Rohadi Disebut Siap Ungkap Siapa Pun terkait Kasusnya

Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Mantan Panitera PN Jakut Rohadi Disebut Siap Ungkap Siapa Pun terkait Kasusnya

Nasional
Wapres: Realisasi Zakat di Indonesia Harus Lebih Ditingkatkan

Wapres: Realisasi Zakat di Indonesia Harus Lebih Ditingkatkan

Nasional
6.664 Perusahaan Daftar Vaksinasi Mandiri, Butuh 7,5 Juta Dosis Vaksin

6.664 Perusahaan Daftar Vaksinasi Mandiri, Butuh 7,5 Juta Dosis Vaksin

Nasional
39 Tahanan KPK Telah Divaksin, Termasuk Edhy Prabowo dan Juliari Batubara

39 Tahanan KPK Telah Divaksin, Termasuk Edhy Prabowo dan Juliari Batubara

Nasional
Tolak Isi PP Turunan UU Cipta Kerja, KSPI Minta Presiden Tunda Pemberlakuannya

Tolak Isi PP Turunan UU Cipta Kerja, KSPI Minta Presiden Tunda Pemberlakuannya

Nasional
Propam Polri Akan Cek Ulang Prosedur Anggota Memegang Senjata Api

Propam Polri Akan Cek Ulang Prosedur Anggota Memegang Senjata Api

Nasional
KSPI: Tenaga Kerja Asing Ancam Lapangan Kerja, Langgar UUD 1945

KSPI: Tenaga Kerja Asing Ancam Lapangan Kerja, Langgar UUD 1945

Nasional
Ada Kecemasan UU ITE Direvisi Lebih Beringas dan Tak Demokratis

Ada Kecemasan UU ITE Direvisi Lebih Beringas dan Tak Demokratis

Nasional
KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

Nasional
Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Nasional
Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

Nasional
KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X