Kompas.com - 09/10/2020, 13:58 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam Peringatan Hari Konstitusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020). Dokumen MPR RIKetua MPR Bambang Soesatyo dalam Peringatan Hari Konstitusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta DPR dan pemerintah membuka ruang dialog dengan kelompok masyarakat untuk membahas RUU Cipta Kerja yang telah disahkan pada 5 Oktober.

Hal ini menyusul gelombang aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020), di sejumlah daerah.

Bambang mengatakan, DPR dan pemerintah perlu mengajak pihak terkait, seperti pemimpin buruh, organisasi keagamaan, dosen, dan guru besar yang menolak pengesahan UU.

"Pemerintah dan DPR RI membuka ruang dialog dengan sejumlah pihak terkait peraturan tersebut, di antaranya pemimpin buruh, organisasi keagamaan, dosen, guru besar, dan pihak lain yang menolak RUU Cipta Kerja untuk disahkan," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10/2020).

Baca juga: ADPPI: Aspirasi Daerah Penghasil Panas Bumi Terakomodir UU Cipta Kerja

Ia juga mengajak masyarakat agar menyampaikan aspirasi dengan lebih tertib dan tidak membuat kekacauan yang kemudian menyebabkan kerusakan fasilitas umum.

Di lain sisi, Bambang meminta polisi tidak bertindak berlebihan dalam menghadapi massa aksi dengan mengedepankan sikap persuasif.

"Mendorong pemerintah dan aparat keamanan bersikap persuasif dalam mengendalikan massa agar tidak melakukan aksi dengan anarkis, serta bersikap tegas terhadap peserta aksi yang melakukan kerusuhan dan mengganggu ketertiban umum," ujar Bambang.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.

Ia mengimbau massa demonstrasi untuk tidak melakukan tindakan anarkistis.

Ia juga meminta aparat penegak hukum menjaga dan melindungi hak asasi manusia para pengunjuk rasa.

"Karena unjuk rasa dan menyampaikan pendapat di depan umum dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara republik Indonesia," ujar Anwar.

Baca juga: Mogok Nasional Berakhir, KSPI Akan Lanjutkan Penolakan UU Cipta Kerja ke MK

Presiden Joko Widodo pun didesak untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Anwar mengatakan, hak asasi manusia setiap warga harus dihargai.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi tak boleh membiarkan aparat melakukan tindakan brutal.

"Jangan membiarkan aparat keamanan melakukan tindakan yang brutal dan tindakan yang tidak terkontrol dalam menangani unjuk rasa," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Nasional
UPDATE 18 Mei: 4.185 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.119 Kasus

UPDATE 18 Mei: 4.185 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.119 Kasus

Nasional
UPDATE 18 Mei: Tambah 79.748, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.632.435

UPDATE 18 Mei: Tambah 79.748, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.632.435

Nasional
UPDATE 18 Mei: Ada 87.514 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 Mei: Ada 87.514 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 Mei: 9.247.600 Juta Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 Mei: 9.247.600 Juta Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Menlu Retno Dorong Peningkatan Kapasitas Produksi dan Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Menlu Retno Dorong Peningkatan Kapasitas Produksi dan Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
Cerita Istri Edhy Prabowo soal Belanja Barang Mewah di Amerika

Cerita Istri Edhy Prabowo soal Belanja Barang Mewah di Amerika

Nasional
UPDATE 18 Mei: Suspek Covid-19 Ada 76.827 Orang

UPDATE 18 Mei: Suspek Covid-19 Ada 76.827 Orang

Nasional
UPDATE 18 Mei: Bertambah 5.628, Pasien Covid-19 Sembuh 1.612.239 Orang

UPDATE 18 Mei: Bertambah 5.628, Pasien Covid-19 Sembuh 1.612.239 Orang

Nasional
UPDATE 18 Mei: Bertambah 172, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.477 Orang

UPDATE 18 Mei: Bertambah 172, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.477 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X