Kompas.com - 09/10/2020, 12:04 WIB
Pengukuhan KRI John Lie oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI DR Marsetio MM, Sabtu (13/12/2014). TRIBUNMANADO/CHRISTIAN WAYONGKEREPengukuhan KRI John Lie oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI DR Marsetio MM, Sabtu (13/12/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapal Perang RI John Lie-358 milik TNI Angkatan Laut (AL) pada Kamis (8/10/2020) lalu, menangkap kapal pencuri ikan berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada I Laksamana Pertama TNI Dato Rusman menjelaskan, awalnya personel TNI AL KRI John Lie menggelar patroli di perairan Natuna Utara.

Personel kemudian mendeteksi adanya aktivitas kapal asing di wilayah ZEEI yang sedang melakukan pencurian ikan.

"Untuk memastikan, KRI John Lie menerjunkan Tim VBSS (Visit Board Search and Seizure) yang menggunakan perahu karet RIB (Rubber Inflatable Boat) menuju Kapal Ikan Asing yang dicurigai melakukan aktivitas illegal fishing," ujar Dato, sebagaimana dikutip Antara, Jumat (9/10/2020).

Baca juga: Saat TNI AL dan Jepang Pamer Armada di Laut Natuna Utara

Saat didekati, kapal asing tersebut berusaha mengelabui petugas dengan mematikan lampu kapal secara tiba-tiba, melepaskan jaring ke laut, kemudian menambah kecepatan untuk melarikan diri.

Aksi pengejaran pun tidak terhindarkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, kapal ikan asing itu berhasil dikuasai untuk diperiksa.

"Kapal pencuri ikan tersebut terdeteksi bernama BD 93656 TS. Didapati anak buah kapal enam orang, warga negara asing, termasuk nahkoda. Dia diduga melaksanakan pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal di perairan ZEEI," lanjut Dato.

KRI John Lie kemudian mengawal kapal ikan tersebut ke Lanal Ranai agar nahkoda serta para ABK diperiksa lebih lanjut.

Baca juga: Tangkap 2 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna, TNI AL Gunakan KRI Usman Harun dan Terjunkan Tim VBSS

Panglima Koarmada I Laksamana Muda TNI Abdul Rasyid menyampaikan bahwa TNI AL, utamanya Koarmada I, tidak pernah mengubah komitmen untuk terus dan rutin hadir di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia.

Pihaknya selalu berkomitmen dalam menegakkan hukum dan kedaulatan Indonesia.

"Walaupun di tengah pandemi Covid-19, Menjamin keamanan dan menegakkan kedaulatan di laut yurisdiksi nasional Indonesia, terutama di wilayah kerja Koarmada I adalah salah satu wujud nyata pertanggungjawaban jajaran Koarmada I atas komitmen tersebut," kata dia Abdul.

Kapal ikan Vietnam itu pun diduga melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dikarenakan telah diduga melakukan pelanggaran berupa mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEE Indonesia secara illegal.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X