PBNU: Upaya Menarik Investasi Harus Disertai Perlindungan Hak-hak Pekerja

Kompas.com - 09/10/2020, 11:55 WIB
Ketua PBNU Said Aqil Siradj KOMPAS.COM/PERDANA PUTRAKetua PBNU Said Aqil Siradj

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) Said Aqil Sirajd mengatakan, upaya menarik investasi harus tetap mengedepankan perlindungan hak-hak pekerja.

Hal ini ia katakan terkait banyaknya penolakan terhadap Undang-undang (UU) Cipta Kerja karena dianggap merugikan pekerja dan buruh.

"Upaya menarik investasi juga harus disertai dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja," kata Said dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/10/2020).

Baca juga: Akademisi: UU Cipta Kerja Picu Hak Buruh Diambil Perusahaan

Said menilai, pemberlakuan pasar tenaga kerja fleksibel yang diwujudkan dengan perluasan sistem pekerja kontrak waktu tertentu (PKWT) dan alih daya akan merugikan mayoritas tenaga kerja.

Sebab, menurut dia, pekerja dengan kemampuan terbatas masih mendominasi.

NU, lanjut Said, juga memahami kerisauan para buruh dan pekerja terhadap Pasal 81 UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Terutama terkait penghapusan jangka waktu paling lama tiga tahun bagi pekerja PKWT yang meningkatkan risiko pekerja menjadi pekerja tidak tetap sepanjang berlangsungnya industri.

Baca juga: Pemerintah Diminta Pastikan Tak Ada Pengurangan Hak Buruh di Tengah Wabah Covid-19

"Pengurangan komponen hak-hak pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian mungkin menyenangkan investor, tetapi merugikan jaminan hidup layak bagi kaum buruh dan pekerja," ujarnya.

Said juga menyayangkan proses legislasi UU Cipta Kerja yang terburu-buru.

Padahal, pembahasan rancangan UU Cipta Kerja yang mencakup 79 UU diperlukan kesabaran, ketelitian, kehati-hatian dan partisipasi yang luas dari semua pihak.

Baca juga: Perjuangan Buruh Menolak UU Cipta Kerja yang Dinodai Perusakan...

Ia juga menilai pengesahan UU Cipta Kerja terutama di masa pandemi Covid-19 dan menimbulkan penolakan dari masyarakat adalah bentuk praktik kenegaraan yang buruk.

"Di tengah suasana pandemi, memaksakan pengesahan undang-undang yang menimbulkan resistensi publik adalah bentuk praktek kenegaraan yang buruk," ucap dia.

Untuk diketahui, UU Cipta Kerja telah disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Pengesahan itu mendapat penolakan dari para buruh dan mahasiswa. Mereka pun menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (8/10/2020).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X