Desakan Perppu Batalkan UU Cipta Kerja yang Menguat dan Dinginnya Respons Istana...

Kompas.com - 09/10/2020, 10:25 WIB

Rakhmat Nur Hakim,

Bayu Galih

Tim Redaksi

Rakhmat Nur Hakim

Penulis

Bayu Galih

Editor

Lihat Foto

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui para demonstran yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (8/10/2020).(KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANI)

Ratusan mahasiswa Universitas Pattimura Ambon memblokade Jembatan Merah Putih saat berunjuk rasa menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di Ambon, Kamis (8/10/2020). Aksi unjuk rasa tersebut berakhir bentrok dengan aparat kepolisian

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelombang protes penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja memuncak pada Kamis (8/10/2020).

Massa aksi menuntut pembatalan UU Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Demonstrasi besar-besaran UU Cipta Kerja tak hanya terjadi di Ibu Kota. Demonstrasi juga pecah di beberapa kota lain seperti Bandung, Padang, dan selainnya.

Desakan penerbitan perppu pembatalan UU Cipta Kerja tak dari massa aksi sebagian mendapat respons dari kepala daerah, salah satunya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Emil, sapaan akrabnya, sebelumnya beraudiensi dengan perwakilan buruh di Aula Barat Gedung Sate untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai serikat pekerja saat demonstrasi di Bandung berlangsung, Kamis (8/10/2020).

Dengan pengawalan ketat, ia pun datang membelah kerumunan massa mendekat sumber suara. Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa aspirasi para buruh telah ia dengar langsung dari mulai pasal omnibus law, masalah cuti, izin tenaga kerja asing (TKA), outsourcing, upah dan lainnya.

"Rekan-rekan semua yang hadir di depan Gedung Sate, tadi saya sudah mendengarkan aspirasi yang isinya menyampaikan poin ketidakadilan. Karena pengesahaannya terlalu cepat untuk UU yang begitu kompleks," kata Emil, sapaan akrabnya.

Ia pun menyetujui permintaan para buruh untuk mengeluarkan surat resmi yang berisi aspirasi para buruh untuk ditujukan langsung kepada Presiden Joko Widodo dan DPR.

Ridwan Kamil rencananya akan mengirim surat itu kepada Presiden Joko Widodo dan DPR.

"Rekomendasi dari perwakilan buruh, agar pemerintah provinsi mengirimkan surat kepada DPR dan Presiden, yang isinya adalah menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak UU omnibus law. Kedua, meminta presiden untuk meminimal menerbitkan perppu karena proses UU ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tandatangan presiden," kata dia.

Penerbitan perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tak hanya digaungkan oleh massa aksi yang turun berdemonstrasi di jalan.

Sebanyak 432 akademisi perguruan tinggi dalam dan luar negeri mendesak Presiden Joko Widodo segera menerbitkan perppu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam konferensi pers secara daring pada Kamis (8/10/2020) malam, para akademisi yang tergabung dalam Aliansi Akademisi untuk Tolak Omnibus Law menjelaskan pentingnya penerbitan Perppu.