[POPULER NASIONAL] Situs DPR Diretas | Buruh : Seharusnya Presiden Hadapi Kami, Bukan Menghindar

Kompas.com - 09/10/2020, 06:58 WIB
Massa demonstrasi merusak dan menggulingkan mobil polantas saat melakukan aksi penolakan UU Cipta Kerja di Kantor DPRD Riau di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (8/10/2020). Dok. IstimewaMassa demonstrasi merusak dan menggulingkan mobil polantas saat melakukan aksi penolakan UU Cipta Kerja di Kantor DPRD Riau di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (8/10/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang beralamat di dpr.go.id sempat diretas, Kamis (9/10/2020).

Peretasan situs itu diketahui dari unggahan sebuah video yang viral di media sosial.

Sementara itu, Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo yang memilih melakukan kunjungan kerja di tengah aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Jumisih menuding, Jokowi menghindar dari buruh dengan melakukan kunjungan kerja tersebut.

Berikut berita yang paling banyak dibaca di Kompas.com, kemarin, selengkapnya:

1. Situs DPR diretas

Diketahui bahwa selama ini pada bagian muka situs tersebut bertuliskan "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".

Namun, tulisan yang berada di samping kanan lambang DPR itu berubah menjadi "Dewan Penghianat Rakyat Republik Indonesia" saat diretas.

Kabar peretasan itu dibenarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate. Menurut dia, tim IT DPR langsung turun untuk memperbaiki tampilan muka situs tersebut.

"Sedang dalam penanganan dan Tim IT DPR RI sudah menurunkan situs yang di-hack tersebut," kata Johnny saat dihubungi, Kamis (8/10/2020).

Selengkapnya di sini

2. Buruh : harusnya presiden hadapi kami, bukan menghindar

Menurut Jumisih, seharusnya Presiden memanfaatkan momentum ini untuk mendengar aspirasi masyarakat.

Ia pun menilai, pelaksanaan kunjungan kerja Presiden dapat ditunda untuk sementara waktu karena ada tuntutan sejumlah elemen masyarakat yang mendesak.

"Presiden itu menghindar, enggak gentle ya. Harusnya hadapi kami dong yang ingin ketemu," ujar Jumisih kepada Kompas.com, Kamis (8/10/2020).

"Katanya Presiden dari rakyat, katanya mau mendengarkan aspirasi rakyat, katanya jadi Presiden untuk rakyat, harusnya itu (menemui buruh) dilakukan," imbuh dia.

Selengkapnya di sini



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X