Menanti Suara Jokowi di Tengah Gelombang Penolakan UU Cipta Kerja...

Kompas.com - 09/10/2020, 06:06 WIB
Presiden Joko Widodo memberi hormat ketika memimpin upacara HUT ke-75 TNI di Istana Negara Jakarta, Senin (5/10/2020). Pada peringatan HUT ke-75 TNI, Presiden Joko Widodo mendukung transformasi organisasi TNI harus selalu dilakukan dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dengan dinamika ancaman dan perkembangan teknologi militer. ANTARA FOTO/BIRO PERS/KRIS/HOPresiden Joko Widodo memberi hormat ketika memimpin upacara HUT ke-75 TNI di Istana Negara Jakarta, Senin (5/10/2020). Pada peringatan HUT ke-75 TNI, Presiden Joko Widodo mendukung transformasi organisasi TNI harus selalu dilakukan dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dengan dinamika ancaman dan perkembangan teknologi militer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo belum buka suara terkait pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR RI sejak Senin (5/10/2020).

Padahal, eskalasi penolakan terhadap undang-undang sapu jagat itu semakin tinggi.

Tidak hanya di seputar Istana Kepresidenan dan Gedung DPR/MPR RI, aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja juga digelar di sejumlah kota besar di Indonesia.

Bahkan, hingga unjuk rasa elemen buruh dan mahasiswa di dekat Istana Kepresidenan yang digelar pada Kamis (8/10/2020) berubah menjadi anarkistis, Kepala Negara masih saja bungkam.

Baca juga: Jokowi ke Kalteng Saat Ada Demonstrasi di Istana, Ini Agendanya

Publik jadi tidak mengetahui pasti bagaimana sikap Kepala Negara yang merupakan pengusul UU itu.

Sempat panggil bos buruh

Pada hari disahkannya UU Cipta Kerja pada Senin lalu, Presiden Jokowi sempat memanggil dua pemimpin serikat buruh ke Istana Kepresidenan.

Keduanya yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.

Dua pentolan serikat buruh itu tiba di Istana sekitar pukul 13.45 WIB.

Namun, tak ada keterangan yang diberikan Presiden Jokowi usai pertemuan tersebut.
Dua bos buruh juga langsung meninggalkan Istana tanpa memberi keterangan kepada awak media yang menunggu.

Presiden KSPSI Andi Gani, saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2015).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Presiden KSPSI Andi Gani, saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2015).
Baca juga: Di Depan Jokowi, Presiden KSPSI Beberkan Pasal Bermasalah pada UU Cipta Kerja

Tak lama setelah pertemuan tersebut, wakil rakyat di DPR memulai rapat paripurna. Hasilnya, RUU yang ditolak para buruh dan pekerja itu disahkan menjadi UU.

Andi Gani baru bicara keesokan harinya. Andi mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu, ia dan Said Iqbal memaparkan pasal-pasal bermasalah dalam RUU Cipta Kerja ke Presiden Jokowi.

"Kami menyampaikan pasal-pasal mana yang kami anggap merugikan dan sudah pasti menyengsarakan buruh Indonesia," kata Andi.

Pasal yang diungkapkan Andi, antara lain mengenai pesangon buruh yang dikurangi, tenaga kerja asing dan outsourcing.

Andi tidak menceritakan lebih rinci apa respons Presiden Jokowi mengenai pasal-pasal bermasalah yang ia sampaikan tersebut.

Baca juga: Kata Menaker Soal Mogok Nasional: Tidak Relevan, Lupakan Rencana Itu!

Sementara itu, Said Iqbal membantah adanya tawaran jabatan atau dari Presiden Jokowi dalam pertemuan itu.

Said pun menegaskan, para buruh akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 untuk memprotes pengesahan UU Cipta Kerja.

Tiga hari tanpa respons

Sesuai pernyataan Said Iqbal, buruh dari berbagai daerah pun turun ke jalan untuk memprotes UU Cipta Kerja selama tiga hari berturut-turut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Artidjo Alkostar Akan Dimakamkan di Situbondo

Artidjo Alkostar Akan Dimakamkan di Situbondo

Nasional
Jubir MA: Selamat Jalan Pak Artidjo Alkostar…

Jubir MA: Selamat Jalan Pak Artidjo Alkostar…

Nasional
UPDATE 28 Februari : 5.560 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Jakarta Terbanyak

UPDATE 28 Februari : 5.560 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Jakarta Terbanyak

Nasional
UPDATE 28 Februari: 35.434 Spesimen terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 28 Februari: 35.434 Spesimen terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 28 Februari 2021: Terdapat 155.765 Kasus Aktif di Indonesia

UPDATE 28 Februari 2021: Terdapat 155.765 Kasus Aktif di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 Februari: Suspek Covid-19 Capai 71.668

UPDATE 28 Februari: Suspek Covid-19 Capai 71.668

Nasional
UPDATE 28 Februari: Tambah 185, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 36.166 Orang

UPDATE 28 Februari: Tambah 185, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 36.166 Orang

Nasional
Menteri PPPA Sebut Pandemi Covid-19 Berdampak Besar bagi Perempuan

Menteri PPPA Sebut Pandemi Covid-19 Berdampak Besar bagi Perempuan

Nasional
UPDATE 28 Februari: Bertambah 6.649, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.142.703 Orang

UPDATE 28 Februari: Bertambah 6.649, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.142.703 Orang

Nasional
UPDATE 28 Februari: 1.691.724 Orang Telah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 28 Februari: 1.691.724 Orang Telah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 28 Februari: Total Ada 1.334.634 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Februari: Total Ada 1.334.634 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mengenang Artidjo Alkostar, Cerita soal Salah Jurusan dan Tangani 19.708 Perkara di MA

Mengenang Artidjo Alkostar, Cerita soal Salah Jurusan dan Tangani 19.708 Perkara di MA

Nasional
Mahfud MD: Artidjo Alkostar Meninggal Dunia karena Sakit Jantung dan Paru-paru

Mahfud MD: Artidjo Alkostar Meninggal Dunia karena Sakit Jantung dan Paru-paru

Nasional
PDI-P Belum Pikirkan Kandidat Pengganti Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

PDI-P Belum Pikirkan Kandidat Pengganti Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
KPK: Kami Sangat Berduka atas Wafatnya Pak Artidjo Alkostar...

KPK: Kami Sangat Berduka atas Wafatnya Pak Artidjo Alkostar...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X