Menanti Suara Jokowi di Tengah Gelombang Penolakan UU Cipta Kerja...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo belum buka suara terkait pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR RI sejak Senin (5/10/2020).

Padahal, eskalasi penolakan terhadap undang-undang sapu jagat itu semakin tinggi.

Tidak hanya di seputar Istana Kepresidenan dan Gedung DPR/MPR RI, aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja juga digelar di sejumlah kota besar di Indonesia.

Bahkan, hingga unjuk rasa elemen buruh dan mahasiswa di dekat Istana Kepresidenan yang digelar pada Kamis (8/10/2020) berubah menjadi anarkistis, Kepala Negara masih saja bungkam.

Baca juga: Jokowi ke Kalteng Saat Ada Demonstrasi di Istana, Ini Agendanya

Publik jadi tidak mengetahui pasti bagaimana sikap Kepala Negara yang merupakan pengusul UU itu.

Sempat panggil bos buruh

Pada hari disahkannya UU Cipta Kerja pada Senin lalu, Presiden Jokowi sempat memanggil dua pemimpin serikat buruh ke Istana Kepresidenan.

Keduanya yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.

Dua pentolan serikat buruh itu tiba di Istana sekitar pukul 13.45 WIB.

Namun, tak ada keterangan yang diberikan Presiden Jokowi usai pertemuan tersebut.
Dua bos buruh juga langsung meninggalkan Istana tanpa memberi keterangan kepada awak media yang menunggu.

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Presiden KSPSI Andi Gani, saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2015).

Tak lama setelah pertemuan tersebut, wakil rakyat di DPR memulai rapat paripurna. Hasilnya, RUU yang ditolak para buruh dan pekerja itu disahkan menjadi UU.

Andi Gani baru bicara keesokan harinya. Andi mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu, ia dan Said Iqbal memaparkan pasal-pasal bermasalah dalam RUU Cipta Kerja ke Presiden Jokowi.

"Kami menyampaikan pasal-pasal mana yang kami anggap merugikan dan sudah pasti menyengsarakan buruh Indonesia," kata Andi.

Pasal yang diungkapkan Andi, antara lain mengenai pesangon buruh yang dikurangi, tenaga kerja asing dan outsourcing.

Andi tidak menceritakan lebih rinci apa respons Presiden Jokowi mengenai pasal-pasal bermasalah yang ia sampaikan tersebut.

Baca juga: Kata Menaker Soal Mogok Nasional: Tidak Relevan, Lupakan Rencana Itu!

Sementara itu, Said Iqbal membantah adanya tawaran jabatan atau dari Presiden Jokowi dalam pertemuan itu.