Pernyataan Lengkap Pemerintah Merespons Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja

Kompas.com - 08/10/2020, 22:51 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Menko Polhukam menjamin keamanan dan situasi yang kondusif jelang Natal dan Tahun Baru 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATMenko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Menko Polhukam menjamin keamanan dan situasi yang kondusif jelang Natal dan Tahun Baru 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan sikap resmi merespons aksi demonstrasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang diwarnai kericuhan.

Dalam pernyataan itu, Mahfud menyayangkan aksi demonstrasi diwarnai aksi anarkistis dengan melakukan perusakan fasilitas umum hingga penjarahan.

"Tindakan itu jelas tindakan kriminal yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan," ujar Mahfud dalam konferensi pers yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (8/10/2020).

Mahfud menuturkan, pemerintah menghormati kebebasan berpendapat masyarakat, termasuk dalam menyikapi UU Cipta Kerja, sepanjang dilakukan dengan damai, menghormati hak warga lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Namun, dia menyayangkan adanya aksi anarkitis dalam unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. 

Baca juga: Ratusan Akademisi Desak Jokowi Terbitkan Perppu Pembatalan UU Cipta Kerja

Berikut pernyataan pemerintah yang dibacakan Mahfud MD;

Selamat malam, mencermati perkembangan yang terjadi di lapangan terkait dengan penyampaian aspirasi undang-undang cipta kerja dalam berbagai bentuknya di sejumlah daerah maka demi ketertiban dan kemanan di tengah-tengah masyarakat pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. UU Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi dan berusaha serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya.

2. Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan UU Cipta Kerja sepanjang semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain dan tidak mengganggu ketertiban umum.


3. Pemerintah menyayangkan adanya aksi-aski anarkis yang dilakukan massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah, tindakan itu jelas tindakan kriminil yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik Sinovac dan Syarat Umrah serta Haji yang Wajibkan Penggunaan Vaksin Bersertifikat WHO

Polemik Sinovac dan Syarat Umrah serta Haji yang Wajibkan Penggunaan Vaksin Bersertifikat WHO

Nasional
Saksi Sebut Bandara Soekarno-Hatta Rugi Rp 16 Juta karena Massa Penyambut Rizieq Rusak Fasilitas

Saksi Sebut Bandara Soekarno-Hatta Rugi Rp 16 Juta karena Massa Penyambut Rizieq Rusak Fasilitas

Nasional
Mahfud: Kasus BLBI Adalah Limbah Masalah Lama!

Mahfud: Kasus BLBI Adalah Limbah Masalah Lama!

Nasional
Mahfud Ungkap Alasan Presiden Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI

Mahfud Ungkap Alasan Presiden Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI

Nasional
Setuju Kemenristek-Kemendikbud Dilebur, Pimpinan Komisi X: 80 Persen Penelitian Ada di PT

Setuju Kemenristek-Kemendikbud Dilebur, Pimpinan Komisi X: 80 Persen Penelitian Ada di PT

Nasional
Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

Nasional
Ketua Komisi IX: DPR Dukung Setiap Rencana Pemerintah Dapatkan Vaksin

Ketua Komisi IX: DPR Dukung Setiap Rencana Pemerintah Dapatkan Vaksin

Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

Nasional
Dukcapil Telah Ganti 7.925 Dokumen Kependudukan Bagi Warga Terdampak Bencana di NTT

Dukcapil Telah Ganti 7.925 Dokumen Kependudukan Bagi Warga Terdampak Bencana di NTT

Nasional
PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

Nasional
IDI Usul ke Jokowi soal Penghapusan PPN serta Bea Masuk Obat dan Alkes

IDI Usul ke Jokowi soal Penghapusan PPN serta Bea Masuk Obat dan Alkes

Nasional
KKP Diminta Gelar Operasi Khusus Kapal Penangkap Ikan

KKP Diminta Gelar Operasi Khusus Kapal Penangkap Ikan

Nasional
Cara Melaporkan Gratifikasi, Proses di KPK dan Sanksi bagi Penerima

Cara Melaporkan Gratifikasi, Proses di KPK dan Sanksi bagi Penerima

Nasional
Dirjen Dikti: Peleburan Kemenristek-Kemendikbud Kembalikan Marwah Pendidikan Tinggi

Dirjen Dikti: Peleburan Kemenristek-Kemendikbud Kembalikan Marwah Pendidikan Tinggi

Nasional
Dari Kadishub hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Dari Kadishub hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X