Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, Menko Polhukam Minta Aksi Perusakan Dihentikan

Kompas.com - 08/10/2020, 21:42 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (tengah) memimpin rapat bersama para menteri koordinator, KPK, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Kapolri Jenderal Pol Idham Azis di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (29/6/2020). Humas Kemenko PolhukamMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (tengah) memimpin rapat bersama para menteri koordinator, KPK, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Kapolri Jenderal Pol Idham Azis di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (29/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyayangkan aksi perusakan yang terjadi saat unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja di sejumlah daerah.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, aksi perusakan tersebut merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditoleransi dan harus dihentikan.

Baca juga: Komnas HAM Dalami Dugaan Tindak Kekerasan dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan UU Cipta Kerja

"Pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas dan juga menjarah," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan akun Youtube Kompas TV, Kamis (8//10/2020).

"Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan," ujar dia.

Mahfud menuturkan, pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan penyampaian aspirasi selama dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Baca juga: Kami Tidak Mengerti Kenapa Tembakan Gas Air Mata Membabi Buta

Perusakan bangunan dan penyerangan terhadap aparat, kata Mahfud, merupakan tindakan yang tidak sensitif atas kondisi rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi Covid-19 dan ekonomi sulit.

Mahfud mengatakan, pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi kekerasan yang bertujuan menciptakan kerusuhan dan ketakutan di dalam masyarakat.

"Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal," kata Mahfud.

Baca juga: Desakan Presiden Terbitkan Perppu Batalkan UU Cipta Kerja Menguat

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di DKI Jakarta.

Tidak sedikit aksi unjuk rasa tersebut yang berujung pada kericuhan atau bentrok antara demonstran dan aparat.

Aksi unjuk rasa juga diwarnai oleh perusakan fasilitas umum. Sejumlah halte Transjakarta di DKI Jakarta dirusak dan dibakar. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam 60 Hari, Bawaslu Catat 91.640 Kegiatan Kampanye Tatap Muka

Dalam 60 Hari, Bawaslu Catat 91.640 Kegiatan Kampanye Tatap Muka

Nasional
Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

Nasional
Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Nasional
Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Nasional
Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Nasional
Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

Nasional
Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

Nasional
Jokowi: Masih Banyak Potensi Pasar Ekspor yang Belum Tergarap

Jokowi: Masih Banyak Potensi Pasar Ekspor yang Belum Tergarap

Nasional
Bali Democracy Forum Usung Tema 'Democracy and Covid-19 Pandemic'

Bali Democracy Forum Usung Tema "Democracy and Covid-19 Pandemic"

Nasional
KawalCovid19 Temukan Data di Jabar dan Jateng Belum Dirapel, Perkirakan Data Kembali Melonjak

KawalCovid19 Temukan Data di Jabar dan Jateng Belum Dirapel, Perkirakan Data Kembali Melonjak

Nasional
UPDATE 4 Desember: DKI Jakarta Laporkan Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi

UPDATE 4 Desember: DKI Jakarta Laporkan Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi

Nasional
OTT Bupati Banggai Laut, KPK Amankan Sejumlah Uang Pecahan Rp 100.000

OTT Bupati Banggai Laut, KPK Amankan Sejumlah Uang Pecahan Rp 100.000

Nasional
Pemda Didorong Berikan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan Bagi Anak di LPKA

Pemda Didorong Berikan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan Bagi Anak di LPKA

Nasional
Terkait Penggunaan Sirekap pada Pilkada, Bawaslu Minta KPU Lakukan Hal Ini

Terkait Penggunaan Sirekap pada Pilkada, Bawaslu Minta KPU Lakukan Hal Ini

Nasional
Jaksa Tuntut Djoko Tjandra 2 Tahun Penjara di Kasus Surat Jalan Palsu

Jaksa Tuntut Djoko Tjandra 2 Tahun Penjara di Kasus Surat Jalan Palsu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X