Tolak UU Cipta Kerja, Ikatan Sarjana Kelautan Kirim Surat ke Jokowi

Kompas.com - 08/10/2020, 20:05 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo yang berisi penolakan terhadap Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Ketua Umum Iskindo Zulficar Mochtar menuturkan, UU Cipta Kerja berpotensi menciptakan resentralisasi kewenangan dalam pengelolaan sumber daya laut.

Resentralisasi itu berupa perizinan perikanan dan pengelolaan sumber daya pesisir yang ditarik ke pemerintah pusat. Hal ini menurut Zulficar merupakan upaya untuk melemahkan peran pemerintah daerah.

Baca juga: Akademisi: Untuk Siapa UU Cipta Kerja jika Rakyat Tidak Didengarkan?

 

"Dengan alasan pemberian kemudahan, hal itu sangat pro investor. Padahal pengelolaan pesisir dan perikanan selama ini mengusung prinsip desentralisasi dan mendekatkan pengelolaan kepada rakyat," ujar Zulficar, mengutip dari isi surat tersebut, Kamis (8/10/2020).

Zulficar juga menilai UU Cipta Kerja menyisakaan kealpaan pengaturan pidana perikanan bagi korporasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selama ini, pidana korporasi menjadi salah satu kelemahan UU Perikanan dalam penanggulangan IllegalUnreported, Unregulated Fishing (UUFI) di Indonesia.

Hal ini terlihat dari lemahnya sanksi hukum pidana pelaku IUUF yang melibatkan korporasi asing.

Padahal, Zulficar menuturkan, publik berharap upaya penegakan hukum pidana perikanan dapat diperbaharui dalam kerangka sistem hukum nasional yang ternyata tidak diatur dalam UU Cipta Kerja.

Baca juga: Puluhan Akademisi Tolak Pengesahan UU Cipta Kerja

Kemudian, Zulficar menyoroti inkonsistensi rezim pengelolaan pesisir.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010, bahwa mekanisme Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) mengurangi hak penguasaan negara atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Nasional
Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Nasional
Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Nasional
Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Nasional
PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

Nasional
Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

Nasional
Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

Nasional
Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Nasional
CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

Nasional
PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

Nasional
Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

Nasional
Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

Nasional
KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.