KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang dari SKPD ke Mantan Bupati Bogor

Kompas.com - 08/10/2020, 20:01 WIB
Tersangka kasus dugaan pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi yang juga mantan Bupati Bogor periode 2008-2014 Rachmat Yasin berjalan meninggalkan ruangan pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/8/2020). Rachmat Yasin yang diduga menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kabupaten Bogor serta menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor dan Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta itu kemudian resmi ditahan selama 20 hari. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTATersangka kasus dugaan pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi yang juga mantan Bupati Bogor periode 2008-2014 Rachmat Yasin berjalan meninggalkan ruangan pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/8/2020). Rachmat Yasin yang diduga menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kabupaten Bogor serta menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor dan Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta itu kemudian resmi ditahan selama 20 hari.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tengah menelusuri dugaan aliran uang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) Kabupaten Bogor ke mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dugaan tersebut dikonfirmasi kepada tiga saksi yang diperiksa penyidik pada Kamis (8/10/2020).

"Masing-masing saksi diperiksa penyidik KPK dan dikonfirmasi mengenai pengetahuan para saksi terkait adanya dugaan aliran uang ke Tersangka RY (Rachmat Yasin) dari SKPD di Pemkab Bogor," kata Ali, Kamis.

Baca juga: Periksa Pihak Swasta, KPK Dalami Aliran Uang ke Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin

Ketiga saksi yang diperiksa itu adalah mantan Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah Dwikorawati, mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Zairin, dan Kabid Tata Bangunan pada DTBP Kabupaten Bogor Atis Tardiana.

Pada pemeriksaan hari ini, Syarifah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor.

Dalam kasus ini, Rachmat diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah sekitar Rp 8,93 miliar.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Kemudian, ia diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta.

Gratifikasi tanah diduga diberikan oleh seorang pemilik tanah untuk memuluskan perizinan lokasi pendirian pondok pesantren.

Sementara itu, gratifikasi mobil diduga berasal dari pengusaha yang memegang sejumlah proyek di Kabupaten Bogor.

Baca juga: Kasus Mantan Bupati Bogor, Sekda Kota Bogor Dipanggil sebagai Saksi

Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus suap terkait dengan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat pada tahun 2014 di mana Rachmat divonis bersalah dan dihukum penjara selama 5 tahun 6 bulan.

Ia pun telah selesai menjalani masa hukumannya di Lapas Sukamiskin dan bebas pada Mei 2019 lalu. Namun, setelah bebas ia kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Panjang Kontak Senjata TNI-Polri Vs KKB di Papua, Mayoritas di Intan Jaya

Daftar Panjang Kontak Senjata TNI-Polri Vs KKB di Papua, Mayoritas di Intan Jaya

Nasional
Sudah Turun ke Lapangan, Bareskrim Sebut Banjir Kalsel karena Cuaca

Sudah Turun ke Lapangan, Bareskrim Sebut Banjir Kalsel karena Cuaca

Nasional
UPDATE 22 Januari: 77.942 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 22 Januari: 77.942 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE: Sebaran 13.632 Kasus Baru Covid-19, di DKI Jakarta Capai 3.792 kasus

UPDATE: Sebaran 13.632 Kasus Baru Covid-19, di DKI Jakarta Capai 3.792 kasus

Nasional
UPDATE 22 Januari: Ada 79.349 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Januari: Ada 79.349 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mendikbud: Ini Pertama Kalinya Semua Guru Honorer Berkesempatan Jadi PPPK

Mendikbud: Ini Pertama Kalinya Semua Guru Honorer Berkesempatan Jadi PPPK

Nasional
UPDATE 22 Januari: Ada 156.683 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Januari: Ada 156.683 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kemendikbud Kelola Rp 81,5 Triliun dari Total Anggaran Pendidikan Rp 550 Triliun

Kemendikbud Kelola Rp 81,5 Triliun dari Total Anggaran Pendidikan Rp 550 Triliun

Nasional
UPDATE 22 Januari: Tambah 8.357, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 781.147 Orang

UPDATE 22 Januari: Tambah 8.357, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 781.147 Orang

Nasional
UPDATE 22 Januari: Bertambah 250, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 27.453 Orang

UPDATE 22 Januari: Bertambah 250, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 27.453 Orang

Nasional
Asesmen Nasional Tak Tentukan Kelulusan, Mendikbud: Tak Perlu sampai Bimbel

Asesmen Nasional Tak Tentukan Kelulusan, Mendikbud: Tak Perlu sampai Bimbel

Nasional
UPDATE: Bertambah 13.632, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 965.283

UPDATE: Bertambah 13.632, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 965.283

Nasional
Menkes: Belum Ada Contoh Vaksinasi Tuntaskan Pandemi Covid-19, Tetap Disiplin!

Menkes: Belum Ada Contoh Vaksinasi Tuntaskan Pandemi Covid-19, Tetap Disiplin!

Nasional
Nadiem: Orang Tua dan Guru Harus Pastikan Pembelajaran Jarak Jauh Tetap Berjalan

Nadiem: Orang Tua dan Guru Harus Pastikan Pembelajaran Jarak Jauh Tetap Berjalan

Nasional
Menkes Budi Nilai Kalau Masyarakat Indonesia Disiplin, Pandemi Bisa Selesai

Menkes Budi Nilai Kalau Masyarakat Indonesia Disiplin, Pandemi Bisa Selesai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X