Masa Pandemi, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Buka Dialog agar Demonstrasi Tak Meluas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menyarankan pemerintah mau membuka dialog dengan masyarakat terkait aspirasi mereka yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Dialog, menurut dia, bisa mencegah semakin meluasnya demonstrasi di tengah situasi pandemi Covid-19.

"Apabila demonstrasi semakin tidak terkendali, semua akan rugi. Pandemi akan semakin sulit diatasi," kata Pandu saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (8/10/2020).

"Sebaiknya dengarkan masukan masyarakat. Undang-undang tidak ada manfaatnya selama Indonesia belum bisa mengendalikan pandemi Covid-19," tuturnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Segera Temui Massa Aksi Penolak UU Cipta Kerja

Sebagaimana diketahui, gelombang aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh, serikat pekerja, mahasiswa dan elemen masyarakat lain terjadi di sejumlah daerah sejak Selasa (6/10/2020) hingga Kamis (8/10/2020) hari ini.

Unjuk rasa tersebut menolak omnibus law UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020).

Pandu pun memberikan saran kepada para demonstran yang mengikuti aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Menurut Pandu, usai mengikuti aksi unjuk rasa, demonstran sebaiknya segera membersihkan diri.

"Sebelum bertemu keluarga, segera mandi yang bersih dan berganti pakaian. Jangan lupa selalu pakai masker di dalam rumah," ujar Pandu.

Baca juga: Demonstran Disarankan Segera Bersihkan Diri Sebelum Berkumpul dengan Keluarga

Pandu juga mengimbau masyarakat dan aparat keamanan mau bersolidaritas di tengah aksi massa.

Solidaritas dengan mengingatkan demonstran untuk memakai masker dengan benar atau memberikan masker kepada mereka yang tidak memakai masker.

"Pembagian masker juga bisa dilakukan oleh polisi. Sebab polisi tugasnya melindungi masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, aksi demonstrasi yang saat ini terjadi di sejumlah daerah berpotensi besar menjadi klaster baru Covid-19.

Baca juga: 3 Poin Sorotan dalam UU Cipta Kerja di Luar Klaster Ketenagakerjaan