Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desakan Presiden Terbitkan Perppu Batalkan UU Cipta Kerja Menguat

Kompas.com - 08/10/2020, 19:38 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

Ia mengatakan, pemerintah harus mendengarkan suara penolakan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.

"Presiden Jokowi harus mendengar suara buruh dan masyarakat. Terbitkan Perppu. Cabut UU Ciptaker. Sebab buruh dan masyarakat menolak keberadaannya," kata Syaikhu dalam keterangan tertulis, Selasa (6/10/2020).

Baca juga: Istana: Tidak Ada Opsi Penerbitan Perppu untuk Batalkan UU Cipta Kerja

Syaikhu mengatakan, muatan UU Cipta Kerja merugikan pekerja/buruh, sementara memberikan karpet merah bagi pengusaha dan investor.

Ia berpendapat, UU Cipta Kerja justru menghadirkan ketidakadilan bagi para pekerja/buruh. Karena itu, ia pun dapat memahami aksi unjuk rasa yang digelar massa buruh.

"Hal ini tercermin dalam perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan pengusaha-pekerja, upah dan pesangon," ucapnya.

Pemerintah masih bergeming

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan, tidak ada opsi menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Dia mempersilakan pihak-pihak yang menolak UU Cipta Kerja untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tenaga ahli utama kedeputian komunikasi politik KSP Donny Gahral Adian usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Tenaga ahli utama kedeputian komunikasi politik KSP Donny Gahral Adian usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).
"Tidak ada pilihan Perppu. Pemerintah menghargai masukan dari serikat buruh. Menghargai bahwa demo-demo yang dilangsungkan beberapa hari ini berjalan dengan damai, dan berdasarkan protokol kesehatan," kata Donny saat dihubungi, Kamis (8/10/2020).

Baca juga: Diadang ke Jakarta, Buruh Minta Wali Kota Bekasi Desak Presiden Keluarkan Perppu Cabut UU Cipta Kerja

Donny menuturkan UU Cipta Kerja sudah disahkan dan telah melalui proses konstitusional, sehingga masyarakat juga bisa menggugatnya secara konstitusional.

"Belum ada opsi untuk ke situ. Belum ada pertimbangan untuk opsi menerbitkan perppu. Jadi silakan seperti yang sudah disampaikan Andi Gani, Ketua Serikat Buruh, bahwa buruh akan mengambil jalan konstitusional," ucapnya.

Pada puncak aksi unjuk rasa UU Cipta Kerja hari ini, Jokowi justru bertolak ke Kalimantan tengah untuk mengecek lahan proyek lumbung pangan nasional atau food estate.

Diketahui, salah satu titik yang menjadi lokasi gelaran aksi para buruh adalah Istana Kepresidenan Jakarta.

Baca juga: Ridwan Kamil Surati Jokowi Sampaikan Aspirasi Buruh, KSP: Belum Ada Opsi Perppu

Kendati demikian, Deputi Protokol Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin membantah bahwa kunjungan kerja presiden ini dilakukan lantaran adanya demonstrasi buruh yang rencananya dilakukan di depan Istana.

"Tidak, agenda Presiden untuk (mengunjungi) food estate sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan aksi besok," kata Bey, Rabu (7/10/2020).

"Presiden memang concern kepada ketahanan pangan nasional, karena seperti peringatan FAO, ada risiko kelangkaan pangan akibat pandemi. Jadi memang Presiden ingin meninjau langsung progres food estate ini," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IKOHI Luncurkan Film 'Yang Tak Pernah Hilang' Mengenang 2 Aktivis 98

IKOHI Luncurkan Film "Yang Tak Pernah Hilang" Mengenang 2 Aktivis 98

Nasional
Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Nasional
TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

Nasional
Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Nasional
Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta 'Pijakan' Politik

Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta "Pijakan" Politik

Nasional
Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Nasional
Soal Simpang Siur Kasus Vina Cirebon, Menko Polhukam: Dibuktikan dalam Proses Hukum

Soal Simpang Siur Kasus Vina Cirebon, Menko Polhukam: Dibuktikan dalam Proses Hukum

Nasional
Jokowi Pilih 9 Nama Pansel Anggota Kompolnas 2024-2028, Hermawan Sulistyo Jadi Ketua

Jokowi Pilih 9 Nama Pansel Anggota Kompolnas 2024-2028, Hermawan Sulistyo Jadi Ketua

Nasional
Ditanya Apakah Pimpinan KIM dan Prabowo Bahas Pilkada dan Kabinet, PAN: Ringan-ringan Saja

Ditanya Apakah Pimpinan KIM dan Prabowo Bahas Pilkada dan Kabinet, PAN: Ringan-ringan Saja

Nasional
PKB Munculkan Duet Marzuki-Risma di Pilkada Jatim, PDI-P: Risma Harusnya Gubernur

PKB Munculkan Duet Marzuki-Risma di Pilkada Jatim, PDI-P: Risma Harusnya Gubernur

Nasional
Polri Klaim Sudah Tangkap 464 Tersangka Judi Online dalam 2 Bulan

Polri Klaim Sudah Tangkap 464 Tersangka Judi Online dalam 2 Bulan

Nasional
Anies Terbuka untuk Bertemu dan Dialog dengan Prabowo

Anies Terbuka untuk Bertemu dan Dialog dengan Prabowo

Nasional
Klaim Tak Minta Jabatan, Sandiaga Usul PPP Dukung Pemerintahan Prabowo

Klaim Tak Minta Jabatan, Sandiaga Usul PPP Dukung Pemerintahan Prabowo

Nasional
Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM, Bahas Susunan Kabinet?

Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM, Bahas Susunan Kabinet?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com