Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Advokasi untuk Demokrasi Siapkan Bantuan Hukum bagi Demonstran Tolak UU Cipta Kerja

Kompas.com - 08/10/2020, 18:11 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Advokasi untuk Demokrasi membuka pengaduan untuk berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah daerah.

Adapun Tim Advokasi untuk Demokrasi tersebut terdiri dari YLBHI, Kontras, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Muhammadiyah, LBH Anshor, Amar Law Firm, Kasbi, Paralegal Jalanan, Walhi, Jatam, ICJR dan Elsam.

Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat menghubungi hotline di nomor 0818 8289 0066 atau 0587 7578 0410.

Baca juga: Selain Bundaran HI, Stasiun MRT Dukuh Atas Juga Dihentikan Sementara Imbas Demo Tolak UU Cipta Kerja

“Tinggal telepon atau Whatsapp kemudian kami meminta data, nama, asal organisasi, dan wilayah serta isi pengaduannya apa, dan apa alat buktinya,” ujar Perwakilan Tim Advokasi untuk Demokrasi dari LBH Jakarta Aprillia L Tengker saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/10/2020).

Aprillia mengatakan, sampai saat ini sudah ada laporan yang masuk dari masyarakat. kebanyakan dari mereka mencari rekannya yang hilang saat melakukan aksi.

“Sejauh ini sudah sekitar 45 laporan yang masuk kebanyakan dari Jakarta dan ada 2 laporan dari Bandung, tapi ini masih terus berubah ya,” ujar Aprillia.

“Rata-rata laporan yang masuk itu ditangkap polisi, dibawa entah ke polres atau polda, jadi mereka minta untuk dicek (keberadaan) temannya,” tutur dia.

Ia mengatakan, setelah pelapor memberikan data yang diminta, Tim Advokasi untuk Demokrasi akan meneruskan laporan tersebut kepada tim di lapangan untuk dapat di tindak lanjuti.

Diketahui, sejumlah elemen masyarakat menggelar unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Istana Kepresidenan dan Gedung DPR, Kamis ini.

Dalam aksi tersebut, buruh, mahasiswa dan elemen lain akan menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang membatalkan UU Cipta Kerja.

"Secara narasi, kita sepakat menolak dan mengusahakan alternatif lain seperti JR (judicial review) dan mendesak Presiden untuk mengeluarkan perppu," kata Koordinator Media Aliansi BEM SI Andi Khiyarullah seperti dilansir dari situsKompas.tv Kamis (8/10/2020).

Baca juga: Menaker Bantah UU Cipta Kerja Beri Karpet Merah ke Pekerja Asing

Andi mengatakan, aksi unjuk rasa kali ini akan diikuti oleh 5.000 mahasiswa yang berasal dari 300 kampus.

Para peserta aksi, juga tak hanya berasal dari kawasan Jabodetabek, tetapi daerah lainnya seperti Sumatera hingga Sulawesi.

"Kami Aliansi BEM SI akan melaksanakan Aksi Nasional yang dilaksanakan terpusat pada tanggal 8 Oktober 2020, dan juga akan ada aksi serentak di wilayah masing-masing," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Surplus Wakaf dari PT Wasila Nusantara, Dompet Dhuafa Ucapkan Terima Kasih

Terima Surplus Wakaf dari PT Wasila Nusantara, Dompet Dhuafa Ucapkan Terima Kasih

Nasional
TNI AD Bakal Diperkuat 2 Pesawat CN235-220 Buatan PT DI

TNI AD Bakal Diperkuat 2 Pesawat CN235-220 Buatan PT DI

Nasional
Kronologi Perseteruan AHY dan Moeldoko, dari KLB Demokrat Deli Serdang hingga Jabat Tangan di Istana

Kronologi Perseteruan AHY dan Moeldoko, dari KLB Demokrat Deli Serdang hingga Jabat Tangan di Istana

Nasional
Bola Panas Usulkan Hak Angket Pilpres 2024 Dilempar ke PDI-P, Koalisi Terbelah?

Bola Panas Usulkan Hak Angket Pilpres 2024 Dilempar ke PDI-P, Koalisi Terbelah?

Nasional
Golkar Beri Mandat Pilkada DKI ke 2 Orang, Airlangga Jelaskan Alasannya

Golkar Beri Mandat Pilkada DKI ke 2 Orang, Airlangga Jelaskan Alasannya

Nasional
Pemerintah Patok Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,6 Persen Tahun 2025

Pemerintah Patok Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,6 Persen Tahun 2025

Nasional
BNPB: Tak Ada Korban Jiwa dan Luka akibat Gempa Bumi di Banten

BNPB: Tak Ada Korban Jiwa dan Luka akibat Gempa Bumi di Banten

Nasional
Kembali Hadir di Istana, Mensos Risma Bungkam Saat Ditanya Soal Arahan Jokowi

Kembali Hadir di Istana, Mensos Risma Bungkam Saat Ditanya Soal Arahan Jokowi

Nasional
MUI Keluarkan Fatwa Deforestasi dan Membakar Hutan

MUI Keluarkan Fatwa Deforestasi dan Membakar Hutan

Nasional
Pakar Nilai Hak Angket Bisa Perkuat Wacana Pemakzulan Presiden, tapi Prosesnya Berbeda

Pakar Nilai Hak Angket Bisa Perkuat Wacana Pemakzulan Presiden, tapi Prosesnya Berbeda

Nasional
Tanggapi Pleidoi, Jaksa KPK: Dadan Tri Yudianto Mudah Berbohong

Tanggapi Pleidoi, Jaksa KPK: Dadan Tri Yudianto Mudah Berbohong

Nasional
Kasus Pegawai KPK yang Manipulasi Anggaran Perjalanan Dinas Naik Penyidikan

Kasus Pegawai KPK yang Manipulasi Anggaran Perjalanan Dinas Naik Penyidikan

Nasional
Menag Janji Libatkan Pemuka Agama Bahas Rencana KUA Jadi Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama

Menag Janji Libatkan Pemuka Agama Bahas Rencana KUA Jadi Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama

Nasional
AHY Anggap Penggunaan Hak Angket DPR untuk Pemilu Tak Mendesak

AHY Anggap Penggunaan Hak Angket DPR untuk Pemilu Tak Mendesak

Nasional
Merujuk Survei LSI, TPN Ganjar-Mahfud Makin Yakin Bansos Dijadikan Alat Politik

Merujuk Survei LSI, TPN Ganjar-Mahfud Makin Yakin Bansos Dijadikan Alat Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com