Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/10/2020, 15:09 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menghadiri pemberian bantuan presiden (banpres) produktif untuk usaha mikro kecil dan menengah di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Acara tersebut digelar di Gedung Pertemuan Umum Handep Hapakat, Pulang Pisau, Kamis (8/10/2020) pukul 14.10 WIB.

Sebelum menghadiri acara tersebut, Jokowi sempat meninjau lokasi yang akan dibangun food estate atau lumbung pangan di Pulang Pisau.

Baca juga: Jokowi ke Kalteng Saat Ada Demonstrasi di Istana, Ini Agendanya

Berdasarkan siaran langsung di YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi sempat berdialog dengan para pengusaha UMKM yang menerima bantuan Rp 2,4 juta.

Salah satunya dengan pedagang lontong sayur yang omzetnya menurun dua kali lipat selama pandemi Covid-19.

Kepala Negara juga sempat berdialog dengan seorang ibu tukang jahit yang membuat masker kain selama pandemi Covid-19 ini.

Jokowi berpesan kepada seluruh pelaku UMKM yang hadir untuk tetap bertahan di masa sulit ini. Ia menyebutkan, keadaan akan berangsur normal ketika vaksin sudah tersedia pada awal tahun depan.

"Bertahan sampai kondisi normal kembali," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Unjuk rasa di Istana

Di saat Jokowi berdialog dengan para UMKM, buruh dan mahasiswa terus bergerak menuju Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk memprotes pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.

Namun massa yang sudah mendekat ke Istana tertahan di kawasan Harmoni. Mereka dilarang masuk mendekat ke depan Istana Negara, tempat yang biasa dijadikan sebagai tempat aksi.

Sebelumnya Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin membantah bahwa kunjungan kerja Jokowi ke Kalteng hari ini dilakukan lantaran adanya demonstrasi di Istana.

"Tidak, agenda Presiden untuk (mengunjungi) food estate sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan aksi besok," kata Bey.

Baca juga: Pengamat: Jokowi Dulu Dipilih Buruh, Mengapa Sekarang Menghindar?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com