Ini Skema Protokol Kesehatan untuk Massa Aksi di Istana Kepresidenan

Kompas.com - 08/10/2020, 11:30 WIB
Ratusan buruh memblokir jalan nasional Bandung-Garut-Tasikmalaya saat melakukan aksi di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020). Aksi tersebut merupakan buntut dari penolakan buruh terhadap pengesahan UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR. ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISIRatusan buruh memblokir jalan nasional Bandung-Garut-Tasikmalaya saat melakukan aksi di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020). Aksi tersebut merupakan buntut dari penolakan buruh terhadap pengesahan UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih mengingatkan agar massa aksi yang turun dalam unjuk rasa di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Hal ini dilakukan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 di tengah aksi demonstrasi menolak Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

"Tetap patuhi protokol kesehatan dengan ketat saat turun ke lapangan," ujar Jumisih kepada Kompas.com, Kamis (8/10/2020).

Jumisih menuturkan, penerapan protokol kesehatan tersebut dapat dilakukan dengan membawa masker. Ia menganjurkan agar setiap individu agar membawa masker lebih dari satu.

Baca juga: Buruh: Jangan Menghindar, Harusnya Presiden Menghadapi Kami

Kemudian massa aksi juga harus tetap menjaga jarak satu sama lain dan masing-masing membawa hand sanitazer.

Dalam aksi ini, nantinya juga akan ada personel massa aksi yang akan bertugas untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan.

Mereka nantinya akan berpancar mengingatkan massa aksi agar tidak melanggar protokol kesehatan. Selain itu, juga akan ada tim P3K.

"Nanti akan ada tim P3K juga," kata dia.

Istana Kepresidenan akan menjadi lokasi unjuk rasa elemen masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020).

Baca juga: Kalau Buruh Gelar Aksi Mogok Nasional, Itu Melanggar Undang-Undang dan Ada Sanksinya

Aksi unjuk rasa ini merupakan puncak gelombang protes masyarakat pasca-disahkannya UU Cipta Kerja melalui rapat paripurna di DPR RI, Senin (5/10/2020).

Tak hanya di pusat kekuasaan, gelombang unjuk rasa juga terjadi hampir di tiap daerah.

Mereka melakukan penolakan lantaran banyak aturan di UU Cipta Kerja yang dinilai akan merampas hak masyarakat, termasuk elemen buruh.

Misalnya, penghapusan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dinilai akan semakin masifnya pemberlakukan kerja kontrak.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 8 Maret: 6.894 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE 8 Maret: 6.894 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 8 Maret: Ada 145.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Maret: Ada 145.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Maret: Total 11.198.738 Spesimen Covid-19 yang Diperiksa

UPDATE 8 Maret: Total 11.198.738 Spesimen Covid-19 yang Diperiksa

Nasional
UPDATE 8 Maret: Ada 64.914 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 8 Maret: Ada 64.914 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Menkes: Tambah 4 Kasus Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7

Menkes: Tambah 4 Kasus Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Menengok Kesiapan Swasta Tangani Karhutla 2021

Menengok Kesiapan Swasta Tangani Karhutla 2021

BrandzView
Berlaku Mulai Besok, Perpanjangan PPKM Diharapkan Tekan Laju Penularan Covid-19

Berlaku Mulai Besok, Perpanjangan PPKM Diharapkan Tekan Laju Penularan Covid-19

Nasional
UPDATE 8 Maret: Bertambah 8.725, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.203.381 Orang

UPDATE 8 Maret: Bertambah 8.725, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.203.381 Orang

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal Bertambah 281 dalam Sehari, Total 37.547

UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal Bertambah 281 dalam Sehari, Total 37.547

Nasional
Saksi Ungkap Aliran 'Fee' dari Vendor Bansos Covid-19 ke Okum di BPK

Saksi Ungkap Aliran "Fee" dari Vendor Bansos Covid-19 ke Okum di BPK

Nasional
Pegang SK Kemenkumham, KPU: Sampai Saat Ini Demokrat Masih Dipimpin AHY

Pegang SK Kemenkumham, KPU: Sampai Saat Ini Demokrat Masih Dipimpin AHY

Nasional
UPDATE: Tambah 6.894, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.386.556 Orang

UPDATE: Tambah 6.894, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.386.556 Orang

Nasional
Usai Datangi Kemenkumham, AHY Bersama Rombongan Temui Mahfud MD

Usai Datangi Kemenkumham, AHY Bersama Rombongan Temui Mahfud MD

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro 14 Hari, Berlaku 9-22 Maret 2021

Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro 14 Hari, Berlaku 9-22 Maret 2021

Nasional
Peringati Hari Perempuan Internasional, Wakil Ketua DPR Harap Perempuan Indonesia Berani Gapai Cita-cita

Peringati Hari Perempuan Internasional, Wakil Ketua DPR Harap Perempuan Indonesia Berani Gapai Cita-cita

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X