Isi Lengkap Perpres Pengadaan dan Vaksinasi Covid-19 yang Diteken Jokowi

Kompas.com - 08/10/2020, 09:54 WIB
Ilustrasi vaksin corona ShutterstockIlustrasi vaksin corona
Penulis Dani Prabowo
|

Dalam hal pengadaan vaksin menggunakan dana yang bersumber dari APBN, maka dapat dilaksanakan dengan mekanisme kontrak tahun jamak.

Selain itu, pemerintah dapat memberikan penyertaan modal negara kepada Bio Farma yang ditugaskan dalam pengadaan vaksin tersebut.

Sementara itu, pihak yang melaksanakan kerjasama pengadaan vaksin dapat melakukan pembayaran di muka kepada penyedia lebih tinggi dari 15 persen dari nilai kontrak tahun jamak yang dituangkan dalam kontrak perjanjian.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Disebutkan Akan Tersedia pada Akhir Tahun Ini, Benarkah?

4. Vaksinasi

Kegiatan vaksinasi nantinya akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

Namun sebelumnya, Kemenkes bertugas menetapkan terlebih dahulu kriteria dan prioritas penerima, wilayah penerima, jadwal dan tahapan pemberian serta standar pelayanan vaksinasi.

Dalam penetapan tersebut, Kemenkes harus memasukkan pertimbangan yang diberikan oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, dalam pelaksanaannya, Kemenkes dapat menggandeng kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/swasta, organisasi profesi dan kemasyarakatan serta pihak lain yang diperlukan.

Kerjasama yang dimaksud meliputi dukungan penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi, logistik/transportasi, gudang dan alata penyimpanan vaksin termasuk buffer persediaan, keamanan serta sosialisasi dan pergerakan masyarakat.

Baca juga: Ketua Satgas: Vaksin Terbaik Cegah Covid-19 adalah Mematuhi Protokol Kesehatan

Setelah vaksinasi diberikan, Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan bertugas untuk memantau dan menanggulangi kejadian yang timbul setelah kegiatan tersebut.

Dalam hal ini, proses pemantauan dan penanggulangan dapat melibatkan komite nasional, komite daerah, dan kelompok kerja pengkajian dan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Percepatan vaksinasi

Dalam rangka percepatan dan kelancaran pelaksanaan pengadaan vaksin dan vaksinasi, kementerian/lembaga dan pemda dapat memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Kemenkes, BPOM, Kementerian BUMN, dan Kemenlu, kementerian/lembaga yang dilibatkan dalam kegiatan ini meliputi Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksin Covid-19

Selanjutnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung, TNI/Polri, serta para kepala daerah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.