Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

225.255 KPM di Surabaya Jadi Sasaran Penerima BST Tahap VII

Kompas.com - 08/10/2020, 08:50 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi


KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengatakan, sebanyak 225.255 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Surabaya menjadi sasaran penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap VII.

"BST tersebut nilai totalnya Rp 67.576.500.000," kata Juliari saat menyaksikan pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap VII dan distribusi Bantuan Sosial Beras (BSB) di Surabaya, Rabu (07/10/2020), seperti dalam keterangan tertulisnya yang Kompas.com terima.

Selain itu, Juliari juga menjelaskan, penerima BST di Provinsi Jawa Timur (Jatim) sampai Oktober 2020 sudah 1.407.701 KPM dengan nilai Rp 422.310.300.000.

Baca juga: Ini Cara Cek BST Kemensos, Apakah Anda Terdaftar sebagai Penerima?

"Penyaluran dilakukan melalui PT Pos dan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara)," ujarnya.

Adapun untuk alokasi beras yang disalurkan ke Provinsi Jatim, lanjut Mensos, sudah mencapai 77.826.825 kilogram (kg) untuk 1.729.485 KPM Program Keluarga Harapan (PKH).

"Sedangkan realisasi penyaluran beras dari gudang Badan Urusan Logistik (Bulog), saat ini mencapai 47 persen atau sebanyak 36.959.295 kg," sambung Juliari.

Mensos Juliari menjelaskan berdasarkan data transporter, bansos beras yang sudah didistribusikan ke KPM PKH sebanyak 29.902.290 kg atau 80.91 persen.

Baca juga: Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Sebagai informasi, selain BST dan BSB dari Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah Indonesia juga meluncurkan berbagai jenis bantuan sosial (bansos).

"Bantuan lain tersebut misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Kartu Pra Kerja. Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota juga menyiapkan bansos," terangnya.

Menurut Juliari, berbagai bantuan tersebut ditujukan untuk mengurangi beban dan meningkatkan daya beli masyarakat akibat Covid-19.

"Dengan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban hidup masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau dirumahkan karena tempat kerjanya tidak beroperasi," kata Julian.

BST gelombang II

Pada kesempatan yang sama, Juliari menuturkan, sejak Juli lalu, BST sudah memasuki gelombang II.

Besaran BST gelombang II ini ditetapkan sebesar Rp 300.000 per KPM per bulan selama enam bulan, atau sampai Desember 2020,

"BST gelombang II merupakan tambahan. Karena pada gelombang I sudah pernah kami salurkan," imbuhnya.

Juliari mengatakan, penambahan periode penyaluran pada gelombang II tersebut berdasarkan pertimbangan dampak pandemi Covid-19 yang masih dirasakan masyarakat.

Baca juga: Detik-detik Ganjar Tertibkan Antrean BST: Bahaya Ini, Jangan Ngeyel

Halaman:


Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com