Kembali Ditanya soal Puncak Pandemi di Indonesia, Satgas: Tergantung Perubahan Perilaku Masyarakat

Kompas.com - 07/10/2020, 15:37 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito aat memberi keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (6/10/2020). Dok. Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat PresidenJuru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito aat memberi keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (6/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memberikan pernyataan terbaru perihal kapan puncak pandemi Covid-19 di Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan sejumlah media asing dalam wawancara secara daring pada Rabu (7/10/2020).

"Ketika kita bicara tentang puncak pandemi, itu berkorelasi dengan perilaku masyarakat," ujar Wiku.

"Sehingga jika kita ingin membaca puncak pandemi di Indonesia, saya yakin ini juga berlaku di negara lain, maka apa yang kita perlu lihat adalah bagaimana masyarakat merubah perilaku mereka," lanjutnya.

Baca juga: Melihat Puncak Pandemi Covid-19 Indonesia bak Menyusuri Lorong Gelap...

Menurut Wiku, apabila masyarakat beradaptasi secara pelan terhadap perubahan perilaku, maka puncak pandemi akan semakin lambat dicapai.

Sehingga, kata dia, saat ini pemerintah Indonesia bekerja keras dalam mengkampanyekan perubahan perilaku kepada masyarakat.

"Kita bekerja keras untik merubah perilaku publik dan sekarang kita mulai memonitor perubahan perilaku secara real time. Nanti kita akan beritahukan progressnya," tambah Wiku.

Berdasarkan catatan Kompas.com, sejumlah pihak membuat prediksi kapan pandemi Covid-19 akan berakhir di Indonesia.

Baca juga: Meski Catat Rekor Harian Tinggi, Epidemiologi Sebut Indonesia Belum Capai Puncak Pandemi

Institut Teknologi Bandung (ITB), misalnya, membuat simulasi dan pemodelan sederhana yang memprediksi puncak kasus harian Covid-19.

Dari prediksi ITB, puncak kasus harian diprediksi akan berakhir pada April 2020. Saat itu, pandemi diperkirakan berakhir saat kasus harian berada di angka 600 pasien.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X