Kompas.com - 07/10/2020, 12:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI beserta pemerintah telah mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020).

Namun, pengesahan dinilai Aliansi Gerak Perempuan terlalu cepat dan mengabaikan keinginan rakyat.

"Hanya perlu waktu yang singkat bagi pemerintah dan DPR untuk merancang, membahas dan mengetok palu mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja," kata Koordinator Lapangan aliansi Gerak Perempuan Eva Nur Cahyani dalam Aksi Selasaan yang digelar secara virtual, Selasa (6/10/2020).

Baca juga: DPR Didesak Segera Bahas RUU PKS dan RUU PPRT

Menurut Eva, UU tersebut memang mempermudah investasi. Tetapi di sisi lain justru menyengsarakan para buruh dan menghancurkan lingkungan serta hak-hak perempuan.

Ia juga melihat, ada perbedaan sikap DPR dalam menyikapi UU Cipta Kerja dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

"Sebaliknya, RUU PKS yang sudah sejak 2014 lalu didorong oleh rakyat sama sekali tidak digubris. RUU PKS bolak balik keluar masuk prolegnas, tetapi tidak kunjung dibahas dengan berbagai alasan," ujar dia.

Eva menuturkan, RUU PKS tersebut sangat penting untuk masyarakat Indonesia. Mengingat, sudah semakin banyak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Baca juga: Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Begitu pula dengan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sampai saat ini, kata Eva, belum disahkan.

Padahal, sudah banyak masyarakat terutama para pekerja rumah tangga yang menunggu pengesahan tersebut.

"Walaupun posisi terakhir RUU PPRT sudah ditetapkan dalam Pleno Baleg DPR RI pada 1 Juli 2020," ungkap dia.

"Namun tetap saja gagal dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI 16 Juli 2020 karena tidak menjadi agenda Bamus DPR," ucap dia.

Diketahui, RUU PKS sudah dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Baca juga: Saat Kilatnya Pembahasan RUU Cipta Kerja Dibandingkan Lambannya RUU PKS

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengungkap alasan Komisi VIII mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dicabut dari Prolegnas prioritas 2020.

Supratman menyebut, penarikan itu dilakukan lantaran menunggu pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP).

"Alasannya karena masih menunggu pengesahan RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan sangat terkait dari sisi penjatuhan sanksi. Jadi itu alasannya kenapa komisi VIII menarik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual," kata Supratman dalam rapat kerja terkait evaluasi prolegnas prioritas 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Bantah ke Papua Diongkosi Lukas Enembe

Komnas HAM Bantah ke Papua Diongkosi Lukas Enembe

Nasional
Jelang Pelimpahan Tahap II, Bripka RR Disebut Sedang Siapkan Mental untuk Persidangan

Jelang Pelimpahan Tahap II, Bripka RR Disebut Sedang Siapkan Mental untuk Persidangan

Nasional
Besok, Jokowi Akan Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

Besok, Jokowi Akan Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

Nasional
Peringatan HUT ke-77 TNI Akan Digelar di Istana Merdeka

Peringatan HUT ke-77 TNI Akan Digelar di Istana Merdeka

Nasional
Wapres: Lingkungan Kerja Harus Aman dan Hak Pekerja Terpenuhi

Wapres: Lingkungan Kerja Harus Aman dan Hak Pekerja Terpenuhi

Nasional
BPOM Terbitkan Izin Edar Vaksin Indovac dan Vaksin AWcorna

BPOM Terbitkan Izin Edar Vaksin Indovac dan Vaksin AWcorna

Nasional
Soal Badan Peradilan Pilkada, MK Kabulkan Permohonan Perludem Seluruhnya

Soal Badan Peradilan Pilkada, MK Kabulkan Permohonan Perludem Seluruhnya

Nasional
Bisikan Istri 'Ada Cakrabirawa, Jangan Keluar' Selamatkan AH Nasution dari G30S/PKI

Bisikan Istri "Ada Cakrabirawa, Jangan Keluar" Selamatkan AH Nasution dari G30S/PKI

Nasional
Doakan Khofifah, Wapres: Sekarang Jadi Gubernur, Mudah-mudahan Nanti Naik

Doakan Khofifah, Wapres: Sekarang Jadi Gubernur, Mudah-mudahan Nanti Naik

Nasional
Prediksi Pengamat, Ridwan Kamil Cocok Masuk Golkar, Nasdem, atau Demokrat

Prediksi Pengamat, Ridwan Kamil Cocok Masuk Golkar, Nasdem, atau Demokrat

Nasional
TNI AU Siap Operasikan Jet Tempur Rafale Buatan Perancis

TNI AU Siap Operasikan Jet Tempur Rafale Buatan Perancis

Nasional
Putri Candrawathi Penuhi Kewajiban Lapor Diri di Bareskrim

Putri Candrawathi Penuhi Kewajiban Lapor Diri di Bareskrim

Nasional
Ketua Ombudsman Sebut Lembaganya Sering Disebut Macan Ompong

Ketua Ombudsman Sebut Lembaganya Sering Disebut Macan Ompong

Nasional
PTUN Jakarta Tolak Gugatan Eks Pegawai KPK ke Firli, BKN, dan Jokowi

PTUN Jakarta Tolak Gugatan Eks Pegawai KPK ke Firli, BKN, dan Jokowi

Nasional
12 Calon Komisioner Komnas HAM Jalani 'Fit and Proper Test' di Komisi III DPR Hari Ini

12 Calon Komisioner Komnas HAM Jalani "Fit and Proper Test" di Komisi III DPR Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.