Kompas.com - 07/10/2020, 11:26 WIB
Aktivis Greenpeace memasang poster pada manekin saat aksi damai menolak pembahasan RUU Cipta Kerja di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020). Aksi tersebut menyerukan kepada pemerintah dan anggota DPR untuk tidak melanjutkan pembasan RUU Cipta Kerja karena kurang berpihak kepada rakyat, lebih menguntungkan korporasi serta dinilai mengancam kelestarian lingkungan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
  *** Local Caption *** 
ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAAktivis Greenpeace memasang poster pada manekin saat aksi damai menolak pembahasan RUU Cipta Kerja di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020). Aksi tersebut menyerukan kepada pemerintah dan anggota DPR untuk tidak melanjutkan pembasan RUU Cipta Kerja karena kurang berpihak kepada rakyat, lebih menguntungkan korporasi serta dinilai mengancam kelestarian lingkungan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj. *** Local Caption ***
Penulis Dani Prabowo
|

Rencana itu kemudian mendapat respons dari kelompok buruh. Mereka berencana menggelar aksi pada 6-8 Oktober untuk menolak pengesahan RUU Cipta Kerja.

Namun, DPR tak berhenti berakrobat. Senin, sekitar pukul 12.00 WIB, para anggota Badan Musyawarah DPR mendapat undangan rapat dadakan untuk mengikuti rapat Bamus pukul 12.30 WIB.

"Anggota banyak yang kaget. Saya di fraksi pun merasa ini sangat mendadak,” kata Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Ledia Hanifa, seperti dilansir dari Kompas.id.

Baca juga: DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Cipta Kerja Segera Disahkan di Rapat Paripurna

Dalam rapat Bamus DPR yang dihadiri pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPR tersebut, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin tiba-tiba menyampaikan agenda percepatan penutupan masa persidangan DPR I periode 2020/2021 dalam Rapat Paripurna DPR yang akan digelar Senin sore.

Di jadwal semula, rapat paripurna penutupan masa sidang baru akan digelar 8 Oktober.

Percepatan ini dilakukan karena saat ini banyak anggota DPR, tenaga ahli, dan anggota staf yang positif Covid-19.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, KSPI: 2 Juta Buruh Mogok Nasional 6-8 Oktober

"Jadi, pilihannya saat itu, DPR lockdown (ditutup) atau percepat rapat paripurna penutupan masa sidang sehingga anggota DPR reses ke daerah masing-masing," ujar anggota DPR dari Fraksi PKS, Amin AK, menceritakan suasana rapat Bamus.

Dengan percepatan itu, pengesahan RUU Cipta Kerja yang semula dijadwalkan pada 8 Oktober turut dipercepat mengikuti jadwal rapat paripurna pada Senin sore.

Baca juga: DPR Sahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW Pertanyakan Ketidaktahuan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal Penggagas TWK

ICW Pertanyakan Ketidaktahuan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal Penggagas TWK

Nasional
Kapolri Tinjau Vaksinasi dan Posko PPKM Mikro di Madiun dan Bangkalan

Kapolri Tinjau Vaksinasi dan Posko PPKM Mikro di Madiun dan Bangkalan

Nasional
Wapres Ingin Seluruh Komponen Cadangan dan Pendukung Disiapkan Sejak Dini

Wapres Ingin Seluruh Komponen Cadangan dan Pendukung Disiapkan Sejak Dini

Nasional
Mendagri Sebut Produk Indonesia Tak Kalah dengan Brand Luar Negeri

Mendagri Sebut Produk Indonesia Tak Kalah dengan Brand Luar Negeri

Nasional
Luhut: Kita Mudah Membangun, tetapi Kadang-kadang Susah Memelihara

Luhut: Kita Mudah Membangun, tetapi Kadang-kadang Susah Memelihara

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Komponen Bangsa Selalu Siap Siaga dan Waspada

Wapres Ingatkan Seluruh Komponen Bangsa Selalu Siap Siaga dan Waspada

Nasional
52 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, 12 di Antaranya Anggota DPR

52 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, 12 di Antaranya Anggota DPR

Nasional
46 Anggota dan Staf DPR Covid-19, Cak Imin Dorong Rapat DPR digelar Virtual

46 Anggota dan Staf DPR Covid-19, Cak Imin Dorong Rapat DPR digelar Virtual

Nasional
Pemerintah Tanggung Biaya Penanganan KIPI Vaksin Covid-19, Termasuk Program Gotong Royong

Pemerintah Tanggung Biaya Penanganan KIPI Vaksin Covid-19, Termasuk Program Gotong Royong

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Rumah Tangga Tersambung Jaringan Gas Bumi pada 2024

Pemerintah Targetkan 4 Juta Rumah Tangga Tersambung Jaringan Gas Bumi pada 2024

Nasional
Sebaran Virus Corona Varian Alpha, Beta, dan Delta di 12 Provinsi...

Sebaran Virus Corona Varian Alpha, Beta, dan Delta di 12 Provinsi...

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Anggota DPR Minta Pemerintah Tutup Lokasi yang Berpotensi Ciptakan Kerumunan

Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Anggota DPR Minta Pemerintah Tutup Lokasi yang Berpotensi Ciptakan Kerumunan

Nasional
UPDATE: Total 5.007 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 di Taiwan

UPDATE: Total 5.007 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 di Taiwan

Nasional
Dengar Cerita TKI Jadi YouTuber, Gus Ami: Patut Dicontoh Pekerja Migran Lain

Dengar Cerita TKI Jadi YouTuber, Gus Ami: Patut Dicontoh Pekerja Migran Lain

Nasional
Wapres Harap 2023 Seluruh Wilayah di Indonesia Terjangkau Internet

Wapres Harap 2023 Seluruh Wilayah di Indonesia Terjangkau Internet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X