Pilkada di Tengah Pandemi, 95 Persen Daerah Masih Kampanye Tatap Muka

Kompas.com - 07/10/2020, 10:31 WIB
Anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comAnggota Bawaslu Muhammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kampanye tatap muka masih menjadi metode yang paling banyak digunakan di Pilkada 2020.

Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan, selama 10 hari pertama masa kampanye, kegiatan kampanye tatap muka dilakukan di 95 persen daerah penyelenggara Pilkada.

Sementara, kabupaten/kota yang tak didapati kampanye tatap muka hanya sebagian kecil.

Baca juga: 10 Hari Kampanye Pilkada, Bawaslu Temukan 237 Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan

"Dari 270 daerah yang melaksanakan pemilihan, Bawaslu mendapati kampanye tatap muka masih diselenggarakan di 256 kabupaten/kota atau 95 persen," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (6/10/2020).

"Hanya 14 kabupaten/kota (5 persen) yang tidak terdapat kampanye tatap muka pada 10 hari pertama tahapan kampanye," tuturnya.

Di 256 kabupaten/kota tersebut, tercatat ada 9.189 kegiatan kampanye metode tatap muka.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam pengawasannya, Bawaslu menemukan 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang tersebar di 59 daerah.

Atas pelanggaran tersebut, dilakukan tindakan pembubaran terhadap sebanyak 48 kegiatan.

"Selain itu, Bawaslu juga melayangkan sebanyak 70 surat peringatan tertulis," ujar Afif.

Baca juga: Bawaslu: Kampanye Daring Paling Didorong, tetapi Paling Sedikit Dilakukan

Bawaslu juga menemukan bahwa di sejumlah daerah yang didapati kampanye tatap muka terjadi peningkatan kasus Covid-19. Namun, di beberapa daerah lain yang juga terdapat kampanye tatap muka, terjadi pengurangan jumlah pasien corona.

Kenaikan kasus positif Covid-19 selama 10 hari terakhir terjadi di Kota Tangerang Selatan (59 kasus), Kabupaten Kendal (43 kasus), Sukoharjo (30 kasus), Luwu Utara (14 kasus), Pasaman (14 kasus), Agam (12 kasus), Keerom (11 kasus), Konawe Kepulauan (11 kasus), Gunungkidul (9 kasus), Kota Bitung (6 kasus), Minahasa Utara (6 kasus), Banggai (4 kasus), dan Kolaka Timur (4 kasus).

Sementara, yang tak terjadi peningakatan kasus positif Covid-19 yakni Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Sekadau.

Baca juga: Kampanye Daring Masih Minim, Ini Kendalanya Menurut Bawaslu

Sedangkan daerah yang mengalami pengurangan jumlah pasien positif Covid-19 yaitu Lombok Utara (-2 kasus), Kabupaten Tojo Una-Una (-2 kasus), Konawe Utara (-9 kasus), Karangasem (-15 kasus), Dompu (-20 kasus), Bantul (-35 kasus), dan Mukomuko (-48 kasus).

Afif mengatakan, berdasar hasil pengawasan Bawaslu, metode kampanye yang didorong untuk dilakukan di masa pandemi, yakni kampanye daring, justru sangat minim dilakukan.

Kampanye daring hanya dilakukan di 37 kabupaten/kota dari 270 daerah penyelenggara Pilkada 2020 atau 14 persen.

"Sisanya, 233 kabupaten/kota (86 persen) tidak didapati terlaksana kampanye dengan metode daring," kata Afif.

Baca juga: 10 Hari Kampanye Pilkada, Bawaslu Temukan 237 Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan

Untuk diketahui, Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada 2020 rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB: 900 Lebih Personel Gabungan Terlibat Operasi Penanganan Dampak Erupsi Semeru

BNPB: 900 Lebih Personel Gabungan Terlibat Operasi Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Nasional
Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Nasional
Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Nasional
TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

Nasional
KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Nasional
Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Nasional
Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Nasional
Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Nasional
PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

Nasional
PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pembelajaran Tatap Muka Masih Terbatas

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pembelajaran Tatap Muka Masih Terbatas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.