Kompas.com - 07/10/2020, 09:38 WIB
Buruh PT Nikomas Gemilang melakukan aksi unjuk rasa menolak omnibus law didepan gerbang perusahaannya KOMPAS.com/RASYID RIDHOBuruh PT Nikomas Gemilang melakukan aksi unjuk rasa menolak omnibus law didepan gerbang perusahaannya
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

Tak konsisten

Penerbitan surat telegram itu mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras).

Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti berpandangan, pandemi Covid-19 yang dijadikan alasan untuk melarang aksi para buruh bertentangan dengan sejumlah kebijakan pemerintah misalnya, Pilkada Serentak 2020.

"Hal itu sebenarnya tidak apple to apple ataupun tidak setara dengan bagaimana pemerintah memperbolehkan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan lainnya yang juga bertentangan dengan penanganan Covid-19 itu sendiri," kata Fatia dalam konferensi pers virtual, Selasa (6/10/2020).

"Seperti mengadakan konser pilkada ataupun tetap memutuskan untuk mengadakan pilkada pada tahun ini," tuturnya.

Baca juga: Pesan Presiden KSPSI ke Buruh: Jangan Ada Gesekan, Jangan Terprovokasi

Ia mengatakan, kebebasan berekspresi para buruh tercederai dengan adanya telegram tersebut.

Menurut Fatia, publik terpaksa turun ke jalan karena keputusan pemerintah yang tidak didasari pada kepentingan masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meskipun, diakuinya bahwa kerumunan berpotensi menimbulkan klaster penyebaran Covid-19 baru.

Kontras pun menilai bahwa penanganan terhadap aksi demonstrasi di tengah pandemi seharusnya tidak menggunakan cara-cara yang eksesif.

"Di mana sebenarnya hal ini bisa diatasi dengan cara-cara tertentu dan tidak perlu melakukan atau meluncurkan tindakan-tindakan eksesif, seperti surat telegram atau pengawasan di beberapa kanal-kanal atau pusat-pusat industri seperti yang dilakuakn aparat kepolisian dan TNI hari ini," tutur Fatia.

Baca juga: Beda Sikap Polisi soal Izin Demo dan Pilkada, Serikat Pekerja: Diskriminatif

Pilkada tetap digelar

Sejumlah pihak telah menyuarakan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda mengingat pandemi masih berlangsung.

Permintaan penundaan pilkada yang terbaru datang dari Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menanggapi adanya tiga calon kepala daerah yang meninggal lantaran terinfeksi Covid-19.

Bambang meminta pemerintah mempertimbangkan penundaan pilkada apabila korban dan pelanggar protokol kesehatan selama tahapan pemilihan terus meningkat.

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Opsi Tunda Pilkada

"Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, untuk tegas dalam mengambil kebijakan dan keputusan," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).

"Apabila korban Covid-19 dan pelanggar protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020 ini masih terus meningkat, maka perlu dipertimbangkan untuk menunda penyelenggaraan Pilkada 2020," kata dia.

Baca juga: PP Muhammadiyah: Apa Gunanya Pilkada kalau Rakyat Sakit dan Meninggal?

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudi Silalahi Meninggal Dunia, Andi Mallarangeng: Beliau Pekerja Keras dan Disiplin

Sudi Silalahi Meninggal Dunia, Andi Mallarangeng: Beliau Pekerja Keras dan Disiplin

Nasional
Partai Demokrat Berduka, Eks Mensesneg Sudi Silalahi Tutup Usia

Partai Demokrat Berduka, Eks Mensesneg Sudi Silalahi Tutup Usia

Nasional
Mendagri Lantik Suhajar Diantoro Jadi Pelaksana Tugas Sekjen Kemendari

Mendagri Lantik Suhajar Diantoro Jadi Pelaksana Tugas Sekjen Kemendari

Nasional
Deretan Alutsista dan Teknologi Canggih yang Didambakan TNI AU

Deretan Alutsista dan Teknologi Canggih yang Didambakan TNI AU

Nasional
TNI AL Gelar Latihan Besar Operasi Amfibi, Libatkan 9.539 Personel hingga 33 KRI

TNI AL Gelar Latihan Besar Operasi Amfibi, Libatkan 9.539 Personel hingga 33 KRI

Nasional
SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

Nasional
Luhut Ungkap Modus Bar Siasati Protokol Kesehatan: Pengunjung Tak Boleh Ambil Foto

Luhut Ungkap Modus Bar Siasati Protokol Kesehatan: Pengunjung Tak Boleh Ambil Foto

Nasional
Siapkan Perlindungan, LPSK Minta Korban Kekerasan Seksual Berani Bersuara

Siapkan Perlindungan, LPSK Minta Korban Kekerasan Seksual Berani Bersuara

Nasional
Wanti-wanti Jokowi soal Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Wanti-wanti Jokowi soal Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000, Ini Langkah Kemenkes

Jokowi Minta Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000, Ini Langkah Kemenkes

Nasional
Selasa Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI

Selasa Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Profil Sudi Silalahi, Orang Dekat SBY sejak Pemerintahan Megawati

Profil Sudi Silalahi, Orang Dekat SBY sejak Pemerintahan Megawati

Nasional
Pemerintah Sering Minta Hapus Konten ke Google, Ini Respons Kemenkominfo

Pemerintah Sering Minta Hapus Konten ke Google, Ini Respons Kemenkominfo

Nasional
4.240.479 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kedatangan Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

4.240.479 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kedatangan Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Sudi Silalahi Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Sudi Silalahi Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.