Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua MPR: Jangan Ragukan Kesetiaan Warga Sumbar terhadap Pancasila

Kompas.com - 06/10/2020, 17:58 WIB
Icha Rastika

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI Hidayat Nur Wahid menyayangkan adanya pihak-pihak yang menyangsikan kesetiaan warga Minang, Sumatera Barat, terhadap Pancasila dan NKRI.

Dia menegaskan, kenyataannya banyak tokoh asal Minang yang terlibat aktif dalam upaya-upaya kemerdekaan.

"Misalnya saja, Moh Hatta, Moh Yamin dan KH Agus Salim. Ketiganya merupakan orang-orang asal Sumatera Barat yang terlibat aktif melahirkan dasar dan ideologi Pancasila," kata Hidayat dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Baca juga: Menyoal Injil Bahasa Minang, PGI: Agar Umat Bisa Membaca Alkitab dalam Bahasa Daerah

Pernyataan itu disampaikan Hidayat secara daring saat menjadi narasumber pada acara Sosialisasi Empat Pilar, kerja sama MPR RI dengan Yayasan Mutiara Quran Minangkabau (MQM).

Acara tersebut berlangsung di Aula Hotel Pagaruyung Kota Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Senin (5/10/2020) dan turut dihadiri anggota MPR Fraksi PKS Sidi Hermanto Tanjung.

Menurut Hidayat, pihak-pihak yang meragukan kecintaan warga Minang terhadap Pancasila sebagai orang yang kurang membaca sejarah.

Karena itu, agar tidak menimbulkan keresahan baru, Wakil Ketua MPR mengajak mereka untuk mempelajari peran dan kiprah orang Minang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

“Moh Yamin dan KH Agus Salim merupakan anggota Kelompok Sembilan yang diketuai Bung Karno dan menghasilkan Pancasila 22 Juni. Pancasila 22 Juni adalah hasil kompromi antara kelompok agamis dan nasionalis dalam menentukan dasar dan ideologi negara,” kata Hidayat Nur Wahid.

Sementara itu, Moh Hatta merupakan tokoh yang menerima keberatan masyarakat Indonesia Timur terkait bunyi sila pertama Pancasila 22 Juni atau yang biasa disebut Piagam Jakarta.

Bahkan, kata dia, Moh Hatta juga yang mengajak diskusi tokoh-tokoh Islam untuk membahas keberatan masyarakat Indonesia Timur.

Baca juga: Maruf Amin Dapat Dukungan dari Warga Minang di Rumah Makan Padang

 

Dari hasil diskusi itu, lahirlah Pancasila 18 Agustus yang dipakai hingga saat ini.

Selain itu, kata Hidayat, ada tokoh Minang yang berjasa mengembalikan NKRI seperti yang dicita-citakan Proklamasi 17 Agustus 1945. Dia adalah M Natsir, Ketua Fraksi Partai Masyumi DPR RIS.

Berkat Mosi Integral M Natsir yang disampaikan dihadapan sidang paripurna DPR RIS pada 3 April 1950, NKRI disepakati untuk kembali digunakan, menggantikan Republik Indonesia Serikat.

Adapun menjelang Pilkada serentak 9 Desember 2020, Hidayat mengingatkan, Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 bukan untuk menyengsarakan rakyatnya.

Karena itu, Hidayat mengajak bangsa Indonesia untuk tidak menjual murah kedaulatan yang dimiliki.

"Jangan sampai hak suara milik masyarakat di tukar dengan sembako atau iming-iming uang lainnya. Pilihlah pemimpin terbaik, diantara calon-calon yang ada. Jangan menggadaikan kedaulatan kita kepada pemimpin yang tidak amanah, karena potensi kerugiannya sangat besar. Jadi jangan memubazirkan hak pilih yang dimiliki. Dan, jangan pula menimbulkan klaster Covid-19 di lingkungan kita,” kata Hidayat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com