Jokowi Minta Petani dan Nelayan Dikumpulkan dalam Bentuk Korporasi

Kompas.com - 06/10/2020, 12:48 WIB
Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju tertangkap kamera tak menggunakan masker saat rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/8/2020). Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju tertangkap kamera tak menggunakan masker saat rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mengorganisasi petani dan nelayan dalam sebuah korporasi. Ia meyakini hal tersebut mempermudah petani dan nelayan dalam mengakses modal.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang korporasi petani dan nelayan di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020).

"Sudah sering saya sampaikan bahwa petani dan nelayan ini perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar dan berada dalam sebuah korporasi," kata Jokowi.

"Sehingga mereka memiliki economic scale, sehingga diperoleh skala ekonomi yang efisien yang bisa mempermudah petani dan nelayan dalam mengakses pembiayaan," lanjut Presiden.

Baca juga: Jokowi Heran Menterinya Belum Juga Bikin Korporasi Petani seperti di Malaysia atau Spanyol

Selain itu, Jokowi menambahkan, keuntungan petani dan nelayan yang tergabung dalam bentuk korporasi ialah mereka memiliki akses informasi yang sama dengan para pengusaha besar di bidang agribisnis.

Dengan demikian, petani dan nelayan bisa ikut menentukan harga jual hasil panen yang tidak merugikan mereka.

Jokowi melanjutkan, tergabungnya petani dan nelayan dalam bentuk korporasi juga akan mengubah pola pikir mereka yang tadinya sebatas memanen menjadi ke pola produksi pascapanen.

Baca juga: Jokowi: Pertanian Penyumbang Tertinggi Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi

Presiden optimistis hal tersebut akan meningkatkan nilai produk panen mereka sebab telah melalui proses pengolahan dan tak lagi berupa produk mentah.

Untuk itu, ia meminta para menterinya menciptakan ekosistem korporasi petani dan nelayan dengan melibatkan BUMN dan sektor swasta di bidang agribisnis.

"Saya melihat implementasi model korporasi petani dan nelayan belum berjalan optimal di lapangan. Memang kita melihat kelompok-kelompok petani, kelompok-kelompok nelayan," tutur Jokowi.

"Tapi belum terbangun sebuah model bisnis yang memiliki ekosistem yang bisa di-link-kan, disambungkan mungkin dengan BUMN atau mungkin dengan swasta besar," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Seluk-beluk Vaksin Sinovac

Mengenal Seluk-beluk Vaksin Sinovac

Nasional
 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, KPK: Korupsi Beban Bangsa

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, KPK: Korupsi Beban Bangsa

Nasional
BEM SI Minta Kapolri Tuntaskan dan Tindak Tegas Kasus Pelanggaran HAM

BEM SI Minta Kapolri Tuntaskan dan Tindak Tegas Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Berencana Gelar Perkara untuk Tetapkan Tersangka Kasus Asabri

Pekan Depan, Kejagung Berencana Gelar Perkara untuk Tetapkan Tersangka Kasus Asabri

Nasional
Dokumen Asli Hasil Penyelidikan TPF Munir Belum Ditemukan, Ombudsman Harap Kemensetneg Cari Solusi

Dokumen Asli Hasil Penyelidikan TPF Munir Belum Ditemukan, Ombudsman Harap Kemensetneg Cari Solusi

Nasional
Kapolri Listyo Sigit Berlatar Belakang Keluarga TNI, Ayahnya Perwira Angkatan Udara

Kapolri Listyo Sigit Berlatar Belakang Keluarga TNI, Ayahnya Perwira Angkatan Udara

Nasional
IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia 3 Besar di Dunia

IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia 3 Besar di Dunia

Nasional
Kemenag Pastikan Wakaf Uang Hanya Diinvestasikan Lewat Produk Keuangan Syariah

Kemenag Pastikan Wakaf Uang Hanya Diinvestasikan Lewat Produk Keuangan Syariah

Nasional
Skor Turun, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Setara Gambia dan di Bawah Timor Leste

Skor Turun, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Setara Gambia dan di Bawah Timor Leste

Nasional
Kemenko PMK: Pemerintah Akan Naikkan Harga Rokok di Pasaran

Kemenko PMK: Pemerintah Akan Naikkan Harga Rokok di Pasaran

Nasional
Pesan Jokowi, Masyarakat Jangan Gunakan Dana Bansos Covid-19 untuk Beli Rokok

Pesan Jokowi, Masyarakat Jangan Gunakan Dana Bansos Covid-19 untuk Beli Rokok

Nasional
Mendagri Minta Dukungan Pemda Wujudkan Kerja Sama dengan UNICEF

Mendagri Minta Dukungan Pemda Wujudkan Kerja Sama dengan UNICEF

Nasional
Kemenko PMK: Masalah Konsumsi Rokok Remaja Harus Segera Diatasi

Kemenko PMK: Masalah Konsumsi Rokok Remaja Harus Segera Diatasi

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia

Nasional
Politisi PDI-P: Revisi UU Pemilu Berpotensi Timbulkan Ketegangan Politik

Politisi PDI-P: Revisi UU Pemilu Berpotensi Timbulkan Ketegangan Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X