Jokowi Minta Petani dan Nelayan Dikumpulkan dalam Bentuk Korporasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mengorganisasi petani dan nelayan dalam sebuah korporasi. Ia meyakini hal tersebut mempermudah petani dan nelayan dalam mengakses modal.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang korporasi petani dan nelayan di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020).

"Sudah sering saya sampaikan bahwa petani dan nelayan ini perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar dan berada dalam sebuah korporasi," kata Jokowi.

"Sehingga mereka memiliki economic scale, sehingga diperoleh skala ekonomi yang efisien yang bisa mempermudah petani dan nelayan dalam mengakses pembiayaan," lanjut Presiden.

Baca juga: Jokowi Heran Menterinya Belum Juga Bikin Korporasi Petani seperti di Malaysia atau Spanyol

Selain itu, Jokowi menambahkan, keuntungan petani dan nelayan yang tergabung dalam bentuk korporasi ialah mereka memiliki akses informasi yang sama dengan para pengusaha besar di bidang agribisnis.

Dengan demikian, petani dan nelayan bisa ikut menentukan harga jual hasil panen yang tidak merugikan mereka.

Jokowi melanjutkan, tergabungnya petani dan nelayan dalam bentuk korporasi juga akan mengubah pola pikir mereka yang tadinya sebatas memanen menjadi ke pola produksi pascapanen.

Baca juga: Jokowi: Pertanian Penyumbang Tertinggi Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi

Presiden optimistis hal tersebut akan meningkatkan nilai produk panen mereka sebab telah melalui proses pengolahan dan tak lagi berupa produk mentah.

Untuk itu, ia meminta para menterinya menciptakan ekosistem korporasi petani dan nelayan dengan melibatkan BUMN dan sektor swasta di bidang agribisnis.

"Saya melihat implementasi model korporasi petani dan nelayan belum berjalan optimal di lapangan. Memang kita melihat kelompok-kelompok petani, kelompok-kelompok nelayan," tutur Jokowi.

"Tapi belum terbangun sebuah model bisnis yang memiliki ekosistem yang bisa di-link-kan, disambungkan mungkin dengan BUMN atau mungkin dengan swasta besar," lanjut dia.