Kompas.com - 06/10/2020, 11:27 WIB
Polisi mengenakan masker dan pakaian hazmat saat mengamankan unjuk rasa penolakan buruh terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Penggunaan pakaian pelindung diri tersebut dilakukan sebagai antisipasi polisi terhadap penularan Covid-19 selama pengamanan terhadap pengunjuk rasa. ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSPolisi mengenakan masker dan pakaian hazmat saat mengamankan unjuk rasa penolakan buruh terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Penggunaan pakaian pelindung diri tersebut dilakukan sebagai antisipasi polisi terhadap penularan Covid-19 selama pengamanan terhadap pengunjuk rasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati mengatakan, masifnya gelombang penolakan rakyat selama proses pembahasan RUU Cipta Kerja seharusnya membuat Presiden, DPR hingga DPD membatalkan proses pembahasan, bukan malah bersepakat dan mengesahkan RUU Cipta Kerja.

Ia mengatakan, pengesahaan RUU yang pada draft awal disebut dengan nama RUU Cipta Lapangan Kerja (cilaka) menjadi cermin kemunduran demokrasi yang akan membawa rakyat dan lingkungan hidup pada keadaan cilaka sesungguhnya.

Baca juga: Kecewa UU Cipta Kerja Disahkan, Sekjen MUI Sebut DPR Bela Kepentingan Pemilik Modal Ketimbang Rakyat

“Pengesahaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan puncak pengkhianatan negara terhadap hak buruh, petani, masyarakat adat, perempuan, dan lingkungan hidup serta generasi mendatang,” Ujar Nur Hidayati dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (6/10/2020).

“Pilihan mengesahkan RUU yang tidak mencerminkan kebutuhan rakyat dan lingkungan hidup merupakan tindakan inkonstitusional,” ujar dia.

Nur Hidayati mengatakan, regulasi yang terdapat pada UU Cipta Kerja justru semakin melanggengkan dominasi investasi yang dapat mempercepat laju kerusakan lingkungan hidup.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Amnesty: Jangan Sampai Pengesahan UU Cipta Kerja Jadi Awal Krisis HAM Baru

Beberapa hal krusial yang menjadi catatan Walhi yakni, penghapusan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin usaha.

Selain itu, reduksi norma pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hingga perpanjangan masa waktu perizinan kehutanan dan perizinan berbasis lahan.

“Mirisnya, RUU cipta kerja justru mengurangi dan menghilangkan partisipasi publik dalam ruang peradilan dan perizinan kegiatan usaha,” ujar Nur Hidayati.

Baca juga: UU Cipta Kerja Disahkan, Walhi: Penyelamatan Lingkungan Semakin Berat

Hal ini, menurut Nur Hidayati membuat Walhi menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden, DPR dan DPD RI. Berikut sikap mosi tidak percaya yang dinyatakan Walhi:

1. Mengecam pengesahan RUU Cipta Kerja;

2. Menyatakan pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan tindakan inkonstitusional dan tidak demokratis yang harus dilawan dengan sehebat-hebatnya;

3. Menyatakan pengesahaan RUU Cipta Kerja merupakan persekongkolan jahat proses legislasi yang abai pada kepentingan hak asasi manusia dan lingkungan hidup;

4. Menyatakan pengesahaan RUU Cipta Kerja merupakan bentuk keberpihakan negara pada ekonomi kapitalistik yang akan memperparah kemiskinan dan hilangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

5. Mengajak seluruh elemen rakyat untuk menyatukan barisan menolak serta mendorong pembatalan RUU Cipta Kerja;

“Satu-satunya cara menarik kembali mosi tidak percaya yang kami nyatakan ini hanya dengan cara Negara secara sukarela membatalkan pengesahan RUU Cipta Kerja,” tutur Nur Hidayati.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Tutup Sekolah Saya Disalahkan, Sekarang Buka Disalahkan, Nggak Apa-apa Sudah Biasa

Nadiem: Tutup Sekolah Saya Disalahkan, Sekarang Buka Disalahkan, Nggak Apa-apa Sudah Biasa

Nasional
Masyarakat Diminta Anggap Prokes sebagai Investasi Kesehatan

Masyarakat Diminta Anggap Prokes sebagai Investasi Kesehatan

Nasional
TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

Nasional
Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Nasional
Nadiem Sebut PJJ Berdampak Banyak Anak Kesepian hingga Orangtua Stres

Nadiem Sebut PJJ Berdampak Banyak Anak Kesepian hingga Orangtua Stres

Nasional
Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Nasional
Kasus Pelecehan di KPI Masih dalam Pengumpulan Bukti dan Saksi, Korban Jalani Tes Psikis Hari Ini

Kasus Pelecehan di KPI Masih dalam Pengumpulan Bukti dan Saksi, Korban Jalani Tes Psikis Hari Ini

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Pusat Diminta Koordinasi dengan Daerah

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Pusat Diminta Koordinasi dengan Daerah

Nasional
Tak Punya Smartphone Bisa Naik Pesawat dan Kereta Tanpa PeduliLindungi, Ini Caranya

Tak Punya Smartphone Bisa Naik Pesawat dan Kereta Tanpa PeduliLindungi, Ini Caranya

Nasional
Ungkap 2 Strategi Menangi Pemilu 2024, PKB Berencana Usung Capres Sendiri

Ungkap 2 Strategi Menangi Pemilu 2024, PKB Berencana Usung Capres Sendiri

Nasional
Pemerintah Diminta Hati-hati Longgarkan Aktivitas Warga di Ruang Publik

Pemerintah Diminta Hati-hati Longgarkan Aktivitas Warga di Ruang Publik

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Periksa 5 Pejabat Kepala Desa

Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Periksa 5 Pejabat Kepala Desa

Nasional
Wapres Harap Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa Semakin Transparan dan Efektif

Wapres Harap Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa Semakin Transparan dan Efektif

Nasional
Ini 11 Aplikasi yang Bisa Akses Fitur PeduliLindungi Mulai Oktober 2021

Ini 11 Aplikasi yang Bisa Akses Fitur PeduliLindungi Mulai Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Prediksi 3 Provinsi Ini Alami Kenaikan Kasus Stunting

Pemerintah Prediksi 3 Provinsi Ini Alami Kenaikan Kasus Stunting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.