Luhut Minta Aplikasi Digunakan untuk Awasi Pelanggaran Protokol Kesehatan

Kompas.com - 06/10/2020, 10:39 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat terkait tol laut secara daring di Kantornya, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dokumentasi Humas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiMenko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat terkait tol laut secara daring di Kantornya, Jakarta, Rabu (30/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini pihaknya sedang membangun sistem aplikasi monitoring dan pelaporan Covid-19 berbasis digital.

Dia menyebutkan, dalam waktu dua pekan, pihaknya mentargetkan tim ahli dari Kemekomarives bersama Satgas Penanganan Covid-19 selesai membangun sistem itu. Sehingga, nantinya bisa segera digunakan oleh pemda dan aparat keamanan.

"Saya rekomendasikan agar Satgas bersama TNI, Polri, Satpol PP sampai ke Babinsa dan Babinkamtibmas untuk memanfaatkan aplikasi dalam memantau pelaksanaan protokol kesehatan," ujar Luhut sebagaimana dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkomarives, Selasa (6/10/2020).

Baca juga: Luhut Instruksikan Terawan Awasi Ketat Produsen Obat Covid-19

Menurut Luhut, langkah pencegahan dengan metode tersebut menjadi upaya yang sangat penting untuk mengurangi angka kasus positif Covid-19.

Secara detail dia menjelaskan bahwa para personel TNI/Polri dan Satpol PP yang bertugas di lapangan dapat memberikan laporan menggunakan sistem dan aplikasi secara terpadu.

Kemudian, aparat dapat memadukan dengan laporan data klaster Covid-19 yang ada.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sistem ini, lanjutnya juga terhubung dengan CCTV dimulai dari DKI Jakarta.

"Jadi nanti Jakarta akan jadi model pertama penerapan sistem ini," ucap Luhut.

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Bantu WNI di Luar Negeri yang Terinfeksi Covid-19

Dengan pemanfaatan aplikasi itu, lanjut dia, para pimpinan baik menteri, gubernur, Pangdam maupun Kapolda dapat memonitor operasi secara real time.

Lebih lanjut, Menko Luhut meminta kepada masing-masing Gubernur, Pangdam dan Kapolda di sembilan provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi , Bali dan Aceh untuk mengimplementasikan sistem monitoring perubahan perilaku ini.

Nantinya, dia meminta masing-masing Pangdam dan Kapolda untuk diberikan target minimal operasi harian yang harus dicapai dengan dukungan aplikasi tersebut.

"Selain itu, saya minta operasi yustisi dan simpatik yang dilakukan harus lebih massif dan terarah, terutama menyasar tempat-tempat kerumunan dan wilayah kluster Covid 19," tuturnya.

"Kami akan berikan panduan teknisnya kepada Pangdam, Kapolda dan Satpol PP. Kita akan nilai mana yang terbaik melakukan kerjanya karena ini akan terpantau," kata Luhut.

Baca juga: Anies Minta Kader PKK Ikut Kampanye Penerapan Protokol Kesehatan

Pemerintah, kata dia, akan memberikan penghargaan kepada Korem, Kodim dan Koramil serta Polres dan Polsek di setiap provinsi yang melaksanakan program ini secara baik.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sepakat dengan rekomendasi Luhut.

"We will follow order (kami akan ikuti perintah)," ujar Anies Baswedan sebagaimana dikutip dari rilis yang sama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Nasional
Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Nasional
Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Nasional
UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

Nasional
Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Nasional
Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

Nasional
UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

Nasional
PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

Nasional
Antara Jokowi dan Haji Isam...

Antara Jokowi dan Haji Isam...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.