Luhut Minta Aplikasi Digunakan untuk Awasi Pelanggaran Protokol Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini pihaknya sedang membangun sistem aplikasi monitoring dan pelaporan Covid-19 berbasis digital.

Dia menyebutkan, dalam waktu dua pekan, pihaknya mentargetkan tim ahli dari Kemekomarives bersama Satgas Penanganan Covid-19 selesai membangun sistem itu. Sehingga, nantinya bisa segera digunakan oleh pemda dan aparat keamanan.

"Saya rekomendasikan agar Satgas bersama TNI, Polri, Satpol PP sampai ke Babinsa dan Babinkamtibmas untuk memanfaatkan aplikasi dalam memantau pelaksanaan protokol kesehatan," ujar Luhut sebagaimana dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkomarives, Selasa (6/10/2020).

Baca juga: Luhut Instruksikan Terawan Awasi Ketat Produsen Obat Covid-19

Menurut Luhut, langkah pencegahan dengan metode tersebut menjadi upaya yang sangat penting untuk mengurangi angka kasus positif Covid-19.

Secara detail dia menjelaskan bahwa para personel TNI/Polri dan Satpol PP yang bertugas di lapangan dapat memberikan laporan menggunakan sistem dan aplikasi secara terpadu.

Kemudian, aparat dapat memadukan dengan laporan data klaster Covid-19 yang ada.

Sistem ini, lanjutnya juga terhubung dengan CCTV dimulai dari DKI Jakarta.

"Jadi nanti Jakarta akan jadi model pertama penerapan sistem ini," ucap Luhut.

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Bantu WNI di Luar Negeri yang Terinfeksi Covid-19

Dengan pemanfaatan aplikasi itu, lanjut dia, para pimpinan baik menteri, gubernur, Pangdam maupun Kapolda dapat memonitor operasi secara real time.

Lebih lanjut, Menko Luhut meminta kepada masing-masing Gubernur, Pangdam dan Kapolda di sembilan provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi , Bali dan Aceh untuk mengimplementasikan sistem monitoring perubahan perilaku ini.

Nantinya, dia meminta masing-masing Pangdam dan Kapolda untuk diberikan target minimal operasi harian yang harus dicapai dengan dukungan aplikasi tersebut.

"Selain itu, saya minta operasi yustisi dan simpatik yang dilakukan harus lebih massif dan terarah, terutama menyasar tempat-tempat kerumunan dan wilayah kluster Covid 19," tuturnya.

"Kami akan berikan panduan teknisnya kepada Pangdam, Kapolda dan Satpol PP. Kita akan nilai mana yang terbaik melakukan kerjanya karena ini akan terpantau," kata Luhut.

Baca juga: Anies Minta Kader PKK Ikut Kampanye Penerapan Protokol Kesehatan

Pemerintah, kata dia, akan memberikan penghargaan kepada Korem, Kodim dan Koramil serta Polres dan Polsek di setiap provinsi yang melaksanakan program ini secara baik.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sepakat dengan rekomendasi Luhut.

"We will follow order (kami akan ikuti perintah)," ujar Anies Baswedan sebagaimana dikutip dari rilis yang sama.