Protes masyarakat terhadap keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan Pilkada ini secara potensial akan memunculkan masyarakat Golput (Golongan Putih) karena alasan kesehatan dan keselamatan warga.
Seruan Golput pertama misalnya dilontarkan oleh Azyumardi Azra, guru besar UIN Syarif Hidayatullah, salah satu tokoh intelektual Muslim ini menyatakan diri secara terbuka untuk tidak akan berpartisipasi dalam Pilkada 2020 atau memilih menjadi golput (golongan putih).
Hal ini ia sampaikan melalui akun twitter pribadinya sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan kepada masyarakat dan tenaga medis yang terdampak dan tengah berjuang keras untuk mengakhiri pandemi ini.
Ini mungkin saja terjadi karena keputusan masyarakat untuk Golput ini pernah terjadi di beberapa negara yang tetap memutuskan untuk menyelenggarakan Pemilu di tengah kondisi pandemi yang belum mereda.
Mantan Wapres RI Jusuf Kalla dalam opini di harian Kompas yang berjudul Pilihan Menyelamatkan Rakyat (21/09/2020) merujuk Pemilu di Queensland-Australia yang diselenggarakan Maret lalu. Banyak warga yang memutuskan untuk tidak memilih demi terhindar dari penularan Covid-19. Mereka rela membayar denda yang ditetapkan oleh pemerintah karena menjadi Golput.
Hal yang sama juga terjadi di Perancis yang dalam pemilihan lokal hanya 44,7 persen warga yang berpartisipasi. Demikian juga dengan pemilu di Iran yang hanya diikuti oleh sekitar 40 persen. Ini merupakan kondisi terburuk sejak Revolusi Iran di tahun 1979.
Dalam situasi pandemi menjadi Golput boleh jadi adalah pilihan yang paling rasional mengingat kesehatan dan keselamatan publik tengah terancam.
Jika pemerintah tetap bersikeras mengambil risiko bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap negara juga akan menurun. Situasi ini diperparah dengan maraknya spekulasi tentang kolusi dan menguatnya politik dinasti di kalangan pemerintah serta maraknya politik uang karena perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk sehingga Pilkada yang bersih dan jujur sulit untuk diselenggarakan.
Oleh karena itu pemerintah seharusnya segera mengambil sikap untuk menunda Pilkada sampai situasi terkendali. Sebagai negara demokrasi seharusnya suara rakyat adalah prioritas negara.
Jangan sampai pesta demokrasi hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elite politik tertentu yang mencari kekuasaan dan keuntungan namun harus berakhir dengan mengorbankan nyawa rakyat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.