Kompas.com - 06/10/2020, 09:48 WIB
Brigjen Pol Napoleon Bonaparte saat menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (14/2/2019). KOMPAS.com/Devina HalimBrigjen Pol Napoleon Bonaparte saat menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (14/2/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

Dalam gugatan tersebut, pihak termohon adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Bareskrim Polri.

Pada salah satu poin dalam petitumnya disebutkan bahwa pihak Napoleon meminta hakim menyatakan surat penyidikan mengandung cacat hukum sehingga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Kemudian, meminta hakim menyatakan surat penetapan Napoleon sebagai tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Poin lain dalam petitum tersebut adalah meminta hakim memerintahkan penyidik menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara atas nama Irjen Napoleon Bonaparte.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

49 WN India di Indonesia Positif Covid-19, Satu di Antaranya Terpapar Mutasi Ganda B.1.617

49 WN India di Indonesia Positif Covid-19, Satu di Antaranya Terpapar Mutasi Ganda B.1.617

Nasional
Buka Masa Sidang, Puan Singgung Larangan Mudik dan Ketersediaan Sembako Saat Lebaran

Buka Masa Sidang, Puan Singgung Larangan Mudik dan Ketersediaan Sembako Saat Lebaran

Nasional
Kemenag: Sidang Isbat Penentuan 1 Syawal 1442 Hijriah Digelar Secara Daring dan Luring

Kemenag: Sidang Isbat Penentuan 1 Syawal 1442 Hijriah Digelar Secara Daring dan Luring

Nasional
Jadi Saksi Meringankan Rizieq, Slamet Maarif: Petugas Bandara hingga Personel TNI-Polri Antusias Sambut Rizieq

Jadi Saksi Meringankan Rizieq, Slamet Maarif: Petugas Bandara hingga Personel TNI-Polri Antusias Sambut Rizieq

Nasional
Agar Tepat Sasaran, Penyerahan Bansos Butuh Proses dan Padan dengan NIK

Agar Tepat Sasaran, Penyerahan Bansos Butuh Proses dan Padan dengan NIK

Nasional
Ditahan Lagi Setelah Bebas, Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Ajukan Gugatan Praperadilan Pada KPK

Ditahan Lagi Setelah Bebas, Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Ajukan Gugatan Praperadilan Pada KPK

Nasional
Survei LP3ES: Prabowo Subianto Ketum Parpol Terpopuler

Survei LP3ES: Prabowo Subianto Ketum Parpol Terpopuler

Nasional
Puan Sebut Insiden KRI Nanggala-402 sebagai Introspeksi Siapkan Sistem Pertahanan yang Andal

Puan Sebut Insiden KRI Nanggala-402 sebagai Introspeksi Siapkan Sistem Pertahanan yang Andal

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Pengarusutamaan Gender di Indonesia Merangkak

Kementerian PPPA Sebut Pengarusutamaan Gender di Indonesia Merangkak

Nasional
Tinjau Tempat Pelelangan Ikan di Lamongan, Jokowi Janjikan Sejumlah Perbaikan untuk Nelayan

Tinjau Tempat Pelelangan Ikan di Lamongan, Jokowi Janjikan Sejumlah Perbaikan untuk Nelayan

Nasional
Buka Masa Sidang, Puan Tegaskan DPR dan Pemerintah Buka Ruang Partisipasi Publik Bahas RUU Prioritas 2021

Buka Masa Sidang, Puan Tegaskan DPR dan Pemerintah Buka Ruang Partisipasi Publik Bahas RUU Prioritas 2021

Nasional
Slamet Maarif: Rizieq Shihab Dukung Penanganan Pandemi Pemerintah, FPI Diminta Bantu

Slamet Maarif: Rizieq Shihab Dukung Penanganan Pandemi Pemerintah, FPI Diminta Bantu

Nasional
Eks Ketum FPI dan Ketum PA 212 Jadi Saksi di Sidang Rizieq Hari Ini

Eks Ketum FPI dan Ketum PA 212 Jadi Saksi di Sidang Rizieq Hari Ini

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 246 Anggota Dewan Hadir Virtual, 65 Hadir Langsung

DPR Gelar Rapat Paripurna, 246 Anggota Dewan Hadir Virtual, 65 Hadir Langsung

Nasional
Putusan MK: Peralihan Jadi ASN Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK

Putusan MK: Peralihan Jadi ASN Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X