Kompas.com - 06/10/2020, 08:47 WIB
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Syaikhu, di Kantor Asyikpreneur, Kota Bekasi, Selasa (21/5/2019). KOMPAS.com/DEAN PAHREVICalon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Syaikhu, di Kantor Asyikpreneur, Kota Bekasi, Selasa (21/5/2019).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Perubahan struktur kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak akan mengubah sikap politik partai tersebut terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

PKS memastikan akan terus berada di jalur oposisi di tengah tingginya dukungan partai politik terhadap pemerintah. Kondisi ini dinilai dapat menguntungkan PKS di kemudian hari, jika partai tersebut konsisten dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Sidang musyawarah Majelis Syura PKS di Bandung, Jawa Barat, pada Senin (5/10/2020), menetapkan Ahmad Syaikhu sebagai Presiden PKS periode 2020-2025. Syaikhu menggantikan jabatan Sohibul Iman yang telah memimpin partai tersebut sejak 2015.

Pada saat bersamaan, Majelis Syura PKS juga menetapkan Aboe Bakar Al Habsyi sebagai Sekretaris Jenderal dan Mahfudz Abdurrahman sebagai Bendahara Umum PKS. Selain itu, Salim Segaf Al-Jufrie juga kembali ditetapkan sebagai Ketua Majelis Syura.

Baca juga: Regenerasi PKS 2020-2025: dari Sohibul Iman ke Ahmad Syaikhu

Syaikhu menegaskan bahwa partainya akan tetap berada di jalur oposisi.

"Sikap politik PKS tetap istiqomah bersama rakyat menjadi kekuatan oposisi mengawal dan mengawasi jalannya roda pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (5/10/2020).

"Meskipun PKS di luar pemerintahan, PKS berkomitmen menjadi partai yang siap turun tangan menyelesaikan berbagai permasalahan yang membebani rakyat. PKS akan hadir sebagai bagian dari solusi bukan bagian dari masalah," imbuh dia.

Ia melanjutkan, saat ini Indonesia tengah dilanda multikrisis, mulai dari krisis kesehatan, krisis ekonomi, hingga krisis kepemimpinan nasional.

Oleh karena itu, menurut mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu, langkah PKS dengan tetap berada di luar pemerintah adalah demi menyuarakan dan membela kepentingan masyarakat.

Baca juga: Jadi Presiden PKS, Ini Profil Ahmad Syaikhu dan Jumlah Harta Kekayaannya

"Kunci keluar dari krisis adalah semangat kebersamaan dan setia pada cita-cita luhur para pendiri bangsa. Konsisten berjuang menegakan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD NKRI 1945, dan ajaran agama. Menjadikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan golongannya," tegas Syaikhu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan Tanpa Persetujuan BPOM

Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan Tanpa Persetujuan BPOM

Nasional
Dialog dengan Kanselir Jerman, Jokowi Singgung soal Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Dialog dengan Kanselir Jerman, Jokowi Singgung soal Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
KPK dan LPSK Perkuat Kerja Sama Perlindungan terhadap Justice Collaborator

KPK dan LPSK Perkuat Kerja Sama Perlindungan terhadap Justice Collaborator

Nasional
Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Pamer UU Cipta Kerja untuk Dukung Investasi

Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Pamer UU Cipta Kerja untuk Dukung Investasi

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Nasional
Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Nasional
Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Nasional
Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Nasional
Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

Nasional
34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

Nasional
Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Nasional
Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Nasional
Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Nasional
Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X