Saat DPR Percepat Pengesahan RUU Cipta Kerja dan Abaikan Suara Rakyat

Mogok nasional, menurut Iqbal, akan dilakukan kurang lebih 2 juta buruh yang melibatkan 32 federasi dan konfederasi serikat buruh dan sejumlah federasi serikat buruh lainnya.

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, KSPI: 2 Juta Buruh Mogok Nasional 6-8 Oktober

Iqbal mengatakan, aksi mogok kerja ini telah sesuai dengan aturan perundangan-undangan yakni UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).

Iqbal juga mengatakan, dalam aksi mogok nasional tersebut, serikat buruh akan menyampaikan secara spesifik penolakan terhadap substansi RUU Cipta Kerja.

Rinciannya, buruh menuntut upah minimum kota (UMK) tanpa syarat dan upah minimum sektoral kota (UMSK) tidak dihilangkan.

Kemudian, buruh meminta nilai pesangon tidak berkurang. Buruh menolak adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak seumur hidup.

Baca juga: Aliansi Buruh Banten: Mogok Nasional Bentuk Perlawanan Menolak UU Cipta Kerja

Selain itu, buruh juga menolak outsourcing seumur hidup, waktu kerja yang eksploitatif, serta hilangnya cuti dan hak upah atas cuti.

Buruh juga menuntut karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun.

"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003," kata Iqbal.

Adapun, aksi mogok nasional ini akan diikuti serikat buruh di 25 Provinsi di Indonesia.