Ramai-ramai Menolak UU Cipta Kerja dan Ancaman Mogok Kerja Nasional

Kedua, UU Cipta Kerja anti-lingkungan hidup di mana terdapat pasal-pasal yang mengabaikan semangat perlindungan lingkungan hidup, terutama terhadap pelaksanaan pendekatan berbasis risiko serta semakin terbatasnya partisipasi masyarakat.

Ketiga, persoalan liberalisasi pertanian. Dalam aturan tersebut, tidak ada lagi perlindungan petani ataupun sumber daya domestik.

Keempat, persoalan pengabaian hak asasi manusia (HAM). Pada pasal-pasal tertentu hanya mengedepankan prinsip semata-mata keuntungan bagi pebisnis, sehingga abai terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, terutama perlindungan dan pemenuhan hak pekerja, hak pekerja perempuan, hingga hak warga.

Kelima, mengabaikan prosedur pembentukan UU. Sebab, konsep omnibus law tidak diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, KSPI: 2 Juta Buruh Mogok Nasional 6-8 Oktober

Akademisi pun mempertanyakan pengesahan UU Cipta Kerja yang dibentuk tidak sesuai prosedur.

Terlebih lagi, seluruh proses pembentukan hukum ini dilakukan di masa pandemi, sehingga sangat membatasi upaya memberi aspirasi untuk mencegah pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Hingga Senin (5/10/2020) pukul 17.30 WIB, sebanyak 67 akademisi membubuhkan tanda tangan penolakan.

Akademisi terebut antara lain Hariadi Kartodihardjo dari Institut Pertanian Bogor, Muhammad Fauzan dari Fakultas Hukum Universitas Soedirman, Susi Dwi Harijanti dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Abdil Mughis Mudhoffir, sosiolog Universitas Negeri Jakarta, hingga Feri Amsari dari Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Cacat prosedur

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menilai, UU Cipta Kerja mengandung banyak permasalahan, mulai dari proses penyusunan hingga pasal-pasal yang menghilangkan hak-hak pekerja.

KOMPAS.com/Devina Halim Direktur Imparsial Al Araf dalam acara diskusi bertajuk Mencari Hakim Pelindung Hak Konstitusi, di Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Baca juga: UU Cipta Kerja Disahkan, Pengusaha Sebut Bakal Kerek Daya Saing Indonesia

Permasalahan itu misalnya, cacatnya prosedur dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja.

Kesalahan prosedur itu karena penyusunan dilakukan secara tertutup, tidak transparan, serta tidak memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat sipil.

Terlebih lagi, pembahasan tersebut dilakukan saat konsentrasi semua elemen bangsa tengah berfokus menangani pandemi Covid-19.

Selain itu, draf UU Cipta Kerja juga tidak disosialisasikan secara baik kepada publik.

Bahkan, kata dia, draf UU Cipta Kerja tidak dapat diakses oleh masyarakat sehingga masukan dari publik menjadi terbatas.

Menurut dia, hal itu melanggar Pasal 89 jo 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan pemerintah membuka akses terhadap RUU kepada masyarakat.

Baca juga: Plus Minus Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Sudah Disahkan

Permasalahan tak hanya dari segi teknis. Dalam pasal-pasal UU Cipta Kerja juga terindikasi adanya berbagai permasalahan, mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.

"Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa UU Cipta Kerja berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara, merugikan para pekerja/buruh, merugikan petani, merugikan hak-hak masyarakat adat, serta berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan," kata Araf.

"Atas dasar tersebut, Imparsial menolak dan menyayangkan pengesahan UU Cipta Kerja di DPR, apalagi pembahasan tersebut dilakukan secara tidak lazim, yakni dilakukan secara tertutup dan di tengah konsentrasi mengatasi pandemi Covid-19," lanjut dia.