Kompas.com - 05/10/2020, 23:30 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (8/8/2020). Dok. Divisi Humas PolriKepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (8/8/2020).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mengklaim penerbitan surat telegram untuk meredam aksi buruh menolak omnibus law RUU Cipta Kerja masih dalam koridor tugas pokok institusi kepolisian.

"Polri sesuai dengan tugas pokoknya, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, dan selaku penegak hukum, tentunya punya kepentingan terkait dengan merebaknya informasi demo besar-besaran 6, 7, 8," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2020).

Awi menuturkan, Polri berperan penting dalam melakukan antisipasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, KSPI: 2 Juta Buruh Mogok Nasional 6-8 Oktober

Telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tersebut ditandatangani As Ops Kapolri Irjen Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis tertanggal 2 Oktober 2020.

Isinya berupa sejumlah perintah untuk antisipasi aksi unjuk rasa (unras) dan mogok kerja buruh pada tanggal 6-8 Oktober 2020 dalam rangka penolakan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Di antaranya yaitu, perintah melakukan deteksi dini, mencegah aksi unras guna memutus penyebaran Covid-19, patroli siber, hingga kontra narasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pandemi Covid-19 dijadikan alasan Polri untuk tidak memberikan izin unras. Menurutnya, salah satu tugas Polri adalah memutus penyebaran virus corona.

Selain itu, kata Awi, Polri berpedoman bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau salus populi suprema lex esto.

Untuk itu, aparat membatasi kegiatan yang melibatkan kerumunan massa mengingat berpotensi terjadi penyebaran Covid-19.

"Bukan berarti Polri melarang demo itu berarti melanggar UU Nomor 9 Tahun 1998, tidak, pada intinya kita akan kembalikan, tag keselamatan jiwa masyarakat adalah hukum yang tertinggi," ucapnya.

"Pemikiran inilah yang dijadikan pedoman terhadap dikeluarkannya tersebut, termasuk Polri disampaikan untuk tidak memberikan izin demo," sambung dia.

Baca juga: Protes Pengesahan RUU Cipta Kerja, Kelompok Buruh di Bekasi Ancam Mogok Kerja Besok

Penerbitan telegram itu menuai kritik, salah satunya datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menyoroti perintah tentang pelaksanaan fungsi intelijen dan deteksi dini untuk mencegah terjadinya unjuk rasa dan mogok kerja yang dapat menimbulkan aksi anarkis serta konflik sosial.

"Polri tidak punya hak mencegah unjuk rasa," kata Isnur melalui keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Polri justru bertanggung jawab memberi pengamanan terhadap peserta unjuk rasa.

Poin kelima juga menjadi sorotan YLBHI, yakni "lakukan cyber patrol pada medsos dan manajemen media untuk bangun opini publik yang tidak setuju dengan aksi unras di tengah pandemi Covid-19."

Begitu pula dengan poin enam yang berisi "lakukan kontra-narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah."

Baca juga: 12 Perintah Kapolri Redam Aksi Buruh soal RUU Cipta Kerja: Pantau Medsos hingga Kontra Narasi

Isnur menuturkan, mengacu pada Pasal 30 UUD 1945 dan amandemennya, Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, bukan melakukan kampanye untuk pemerintah.

Perintah tersebut juga dinilai menghambat kritik publik terhadap pemerintah.

"Selain itu 'mendiskreditkan' adalah tafsiran subjektif yang berpotensi menghambat kritik publik kepada pemerintah. Kritik publik dalam demokrasi justru bermanfaat bagi kehidupan bernegara karena menjadi kontrol kekuasaan," ucap Isnur.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Laut Harus Kita Jaga untuk Kepentingan Generasi Sekarang dan yang Akan Datang

Jokowi: Laut Harus Kita Jaga untuk Kepentingan Generasi Sekarang dan yang Akan Datang

Nasional
Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Nasional
Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Nasional
Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Nasional
Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Nasional
Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan 'Bermain' Tambang di Papua

Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan "Bermain" Tambang di Papua

Nasional
KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.